Presiden Jokowi Pastikan TPG Tak Dihapus

Presiden Joko Widodo didampingi Gubernur Jatim Dr H Soekarwo saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Badan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI di Universitas PGRI Adibuana (Unipa) Surabaya, Kamis (6/9). [Trie diana]

PGRI Berharap Moratorium Pengangkatan Guru Segera Dicabut
Surabaya, Bhirawa
Kabar dihentikannya pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang sempat meresahkan kalangan tenaga pendidik kembali menjadi sorotan Presiden RI Joko Widodo. Orang nomor satu di Indonesia tersebut memastikan, TPG tidak akan pernah dihapus dan informasi tersebut adalah hoax.
Penegasan tersebut diungkapkan Presiden Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Badan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI di Universitas PGRI Adibuana (Unipa) Surabaya, Kamis (6/9). “Saya ingin menegaskan sekalilagi kabar yang beredar, meskipun sudah dijelaskan Menteri Keuangan,”ungkap Jokowi.
Menurutnya, TPG tidak akan diberhentikan dan jika TPG diberhentikan, ia mengungkapkan akan menjadi penolak pertama. “Saya bersedia membela digaris depan untuk membela guru. Demi kesejahteraan guru yang telah mendidik dan mencerdaskan bangsa,”pungkasnya.
Kehadiran Jokowi didampingi Gubernur Jatim Dr H Soekarwo ini sekaligus membuka kuliah umum wawasan kebangsaan di kampus milik organisasi para guru se Indonesia ini.
Seperti diberitakan sebelumnya, informasi terkait penghentian TPG dan tunjangan Tambahan Penghasilan tersebut bermula dari terbitnya surat Kemenkeu bernomor S-176/PK.2/2018. Dalam surat Kemenkeu dijelaskan, penghentian penyaluran dana dilakukan atas perhitungan hasil rekonsiliasi dana tunjangan guru dengan Kemendikbud dan melibatkan dinas pendidikan serta dinas pengelola keuangan provinsi/ kabupaten/ kota.
Terbitnya surat tersebut juga tidak berpengaruh terhadap proses pencairan TPG. Termasuk di Jatim, Dinas Pendidikan (Dindik) setempat telah memastikan bahwa tidak ada satu pun daerah dari 38 kabupaten/kota yang dana TPG-nya tidak dicairkan Kemenkeu. Kecuali, 21 kabupaten/kota yang mengalami penghentian pencairan tunjangan Tambahan Penghasilan (Tamsil).
Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, Unifah Rosyidi mengungkapkan keputusan Presiden RI, Joko Widodo memastikan tetap berjalannya pemberian tunjangan guru memberikan angin segar. Ia pun mengapresiasi apa yang dikatakan presiden untuk menjawab keraguan terkait penghapusan TPG.
“Isu itu telah lama beredar melalui media sosial. PGRI juga telah lama meyakinkan kalau isu itu adalah hoaks, namun jawaban Presiden kali ini betul-betul menyejukkan,” ungkapnya.
Dia menjelaskan, TPG yang diterima guru sebesar Rp 3 juta, namun guru harus melalui serangkaian sertifikasi dan itu saat ini jauh dipersulit prosesnya. Di dalam UU Guru, sambungnya, semua bisa disertifikasi dalam jabatan atau Program Pendidikan Profesi Guru (PPG). PPG dalam jabatan sementara kekurangan guru itu tengah menjadi masalah.
“Maka harus duduk bersama antara Kemendikbud dan Kemenristekdikti bagaimana percepatan sertifikasi karena itu satu tahapan,” ujarnya.
Selain TPG yang diharapkan tetap berjalan, PGRI juga menginginkan moratorium pengangkatan guru sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 48 Tahun 2005 dicabut. “Kami berjuang moratorium pengakatan guru itu diberhentikan. Moratorium yang melarang pemerintah daerah tidak boleh mengangkat guru itu harus dicabut,” kata Unifah.
Unifah mengatakan, pihaknya pernah berbincang dengan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini terkait hal itu dan sebenarnya Pemda mau mengangkat asal sesuai dengan kemampuan. Selain Risma, Presiden Jokowi juga telah berkomitmen untuk mengangkat guru honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara bertahap. Hal itu, kata Uni, disampaikan presiden saat HUT Guru tahun 2017.
“Presiden berkomitmen tapi letaknya sekarang bukan lagi di presiden tapi bagaiaman menteri menindaklanjuti seperti Kemenpan-RB. Kemendikbud sangat responsif terhadap pengakatan guru dan seharusnya diberikan kepada K2 yang memenuhi syarat,” katanya.
Pencabutan PP itu, kata Uni, karena posisi non-PNS saat ini lebiih banyak dibanding guru negeri dan berimbas pada kurangnya guru yang mengajar di kelas. “Perbandingannya non-PNS 1,6 juta sementara guru PNS sebanyak 1,4 juta. Itu artinya beda 52-53 persen,” ujarnya.
Terkait kekurangan guru itu, PGRi telah berkonsultasi ke berbagai pihak seperti ke DPR RI, Kemenpan-RB dan juga ke presiden dan wakil presiden. “Hasilnya, dua bulan lalu dalam disuksi di PGRI, wapres menyatakan akan mengangkat 100 ribu guru. Kita berharap itu diangkat K2,” pungkas dia. [tam]

Tags: