Pemda Tanpa DPRD

Pemerintahan Kota Malang (Jawa Timur), mandeg. Karena tidak sesuai dengan UUD (Undang-Undang Dasar) pasal 18 ayat (3). Tragedi korupsi bersama, telah menyeret 41 anggota DPRD Kota Malang. Menjadi fenomena ke-pemerintah-an daerah, bagai menjebol berbagai undang-undang (UU). Sekaligus pertanda keadaan “darurat korupsi” pemerintahan daerah (propinsi maupun kabupaten dan kota). Olok-olok terhadap pejabat politik kini menjadi 5-D (datang, duduk, diam, duit, dan ditangkap).
Undang-Undang Dasar (UUD) pasal 18 ayat (3), menyatakan, “Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.” Tetapi kini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang, hampir seluruhnya menjadi tersangka KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Hanya tersisa 4 orang anggota. Seluruh rapat-rapat musyawarah di DPRD, tidak akan kuorum.
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), niscaya berhenti. Termasuk pembahasan Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2018, tidak akan terjadi. Juga Raperda tentang APBD tahun 2019. Sehingga pagu APBD 2019 akan tetap senilai APBD tahun 2018. Sesuai Perda Nomor 7 tahun 2017 tentang APBD Kota Malang, belanja daerah hanya sebesar Rp 2,005 trilyun.
KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), telah menetapkan tambahan 22 anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka. Kasusnya terkait suap pengesahan Perubahan APBD Kota Malang tahun 2015. Sebelumnya (awal April 2018), KPK telah menetapkan status tersangka terhadap 18 anggota DPRD Kota Malang. Itupun sebagai pengembangan pemeriksaan Walikota (non-aktif), yang diduga menyuap DPRD Kota Malang secara kelembagaan.
Seluruhnya berawal dari penangkapan Ketua DPRD Kota Malang periode 2014-2019, pertengahan Agustus 2017. Diduga menerima suap dari berbagai proyek infrastruktur. Bersama Ketua DPRD, ditahan pula Kepala Dinas Pekerjaan umum, dan seorang pengusaha rekanan pemerintah kota. Ketua DPRD yang menjadi tersangka telah mengundurkan diri. Ternyata, penggantinya, juga terlibat (kini menjadi tersangka bersama tiga Wakil Ketua DPRD).
Penetapan 41 anggota DPRD Kota Malang, menjadi fenomena. Bagai luruhan “gunung es.” Konon, daerah lain nyaris tidak berbeda. Hanya karena bisa “mengemas” suap lebih rapi dan elok, seolah-olah berbasis kinerja. Padahal, kinerjanya tidak terdapat out-come (hasil) maupun benefit (manfaat). Misalnya berbagai studi banding kunjungan luar propinsi.
Suap, di-haram-kan secara lex specialist melalui UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Serta revisi melalui UU Nomor 20 tahun 2001. Pada pasal 12 huruf a, dinyatakan, “pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, ….” Pada pasal 12 huruf b, juga larangan hadiah (fee) hasil persekongkolan.
Sudah pejabat publik (politik) masuk penjara karena tindak pidana korupsi. Tetapi tidak jera. Berdasarkan data Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (tahun 2014), kepala daerah yang kena kasus korupsi 290 orang. DPRD yang kena itu sudah 3.600-an. Sampai tahun 2017, ICW (Indonesia Corruption Watch) mencatat, sebanyak 456 ASN (Aparatur Sipil Negara) terlibat. Disusul sebanyak 33 anggota DPR dan DPRD.
Sepanjang tahun (2018) ini, KPK telah melakukan Operasi Tangkap Tangan 19 kali. Sebanyak 15 Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota) digelandang sebagai tersangka. Tak kurang dari 100 anggota DPR dan DPRD turut menjadi tersangka. Tren suap (perburuan rente) dan korupsi makin meningkat. Seolah-olah pejabat politik sedang antre menjadi tersangka. Terciduk KPK, hanya dianggap apes (kurang beruntung).

——— 000 ———

Rate this article!
Pemda Tanpa DPRD,5 / 5 ( 1votes )
Tags: