Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Raperda Tentang P APBD Kota Madiun TA 2018

Suasana sidang DPRD Kota Madiun saat Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang P APBD TA 2018, Senin (10/9). [sudarno/bhirawa]

(Kelima Fraksi DPRD, Berikan Saran, Pendapat dan Soroti Berbagai Masalah) 

Madiun, Bhirawa
MELALUI sidang Pemandangan Umum, Fraksi-Fraksi DPRD Kota Madiun terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Madiun Tentang Perubahan APBD Kota Madiun Tahun Anggaran 2018, dipimpin Ketua DPRD Kota Madiun, Drs. Istono, M.Si di gedung DPRD setempat, Senin (11/9).
Kelima Fraksi (Fraksi Demokrat Bersatu, Fraksi PKB, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PNRS, dan Fraksi Partai Gerindra) DPRD Kota Madiun menyoroti berbagai masalah.
Fraksi Partai Demokrat Bersatu dengan juru bicara (jubir) Haris Suharno menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Wali Kota Madiun. Yakni, terkait dengan Pendapatan. Pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) yakni pajak daerah pada P APBD TA 2018 naik Rp12,982 miliar. Tahapan hal tersebut kami mohon penjelasan atas upaya yang dilakukan Pemkot jika dihadapkan dengan potensi dari sisa waktu sampai akhir Desember 2018.
Terkait dengan Belanja. Pos Belanja Tidak Langsung mengalami peningkatan Rp109,663 miliar. Variabel apa saja yang melatar belakangi hal tersebut. Jika kita hadapkan dengan program pemerintah terkait dengan remunerasi ?. Pos Belanja Langsung yang mengalami kenaikan lebih khusus terhadap penyelesaian program kegiatan yang memakan waktu untuk penyelesaiannya upaya apa yang dilakukan oleh Eksekutif dalam memaksimalkan capaian kinerja tersebu.
Fraksi PKB jubirnya, Erlina Susilorini, S.Si, Apt, menyampaiakan beberapa pertanyaan. Bagaimana Pemkot Madiun dalam menyikapi Surplus Anggaran Rp 99 miliar lebih yang tidak dapat dibelanjakan pada APBD TA 2018. Perubahan baik dari sisi regulasi maupun dari sisi rencana pemanfaatan pada APBD TA 2018 yang akan kita rencanakan dalam waktu dekat.
Apa upaya Pemkot Madiun dalam mendapatkan pundi-pundi pendapatan daerah terhadap dana mengendap Rp99 miliar llebih yang diposting pada belanja tidak terduga dan managemen keuangan apa yang akan dilakukan agar dapat menghasilkan pendapatan daerah ?. Apakah rencana dan strategi Pemkot Madiun terhadap serapan Belanja Langsung tahun 2018 sehingga capaiannya dapat maksimal (capaian lebih dari 90 %). Sehingga apa yang direncanakan dapat dinikmati oleh masyarakat Kota Madiun sesuai dengan yang direncanakan. Agar tidak nterjadi lagi seperti serapan Anggaran Belanja Langsung pada realisasi TA 2017 dan 2017.
Bagaiman upaya Pemkot Madiun terhadap potensi pendapatan riil daerah terhadap piutang daerah Rp41,691 miliar lebih yang belum direncanakan dalam APBD-P tahun 2018 ?
Fraksi PDI Perjuangan dengan jubir Gaguk Gendroyono menyatakan, Fraksi PDI Perjuangan memandang tidak perlu untuk memberikan pertanyaan terkait Rancanagan P APBD 2018. Tetapi kami Fraksi PDI Perjuangan menganggap lebih perlu untuk mmenyampaikan saran terkait yang lebih luas dalam kesempatan penyampaian pemandangan umum ini.
Dikatakannya, Dinas-Dinas terkait harus mampu menggali sumber-sumber Pemda dari sektor lain seperti Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan PAD lain-lain yang sah sehingga Pemda tidak hanya semata-mata mengandalkan pemerintah dari sektor perpajakan khususnya Pajak Daerah.
Dinas Pendapatan Daerah dan dinas lainnya yang bterkait alangkah baiknya segera memberikan penyluhan atau sosialisasi terhadap Wajib Pajak atau perusahaan tentang pentingnya pembayaran pajak guna pembangunan daerah dan mencegah kelalaian Wajib Pajak dalam melaporkan hasil pemungutan pajak tiap tahun.
Fraksi Pembangunan Nasional Rakyat Sejahtera (PNRS) dengan jubir Nyamin Amd, menyatakan, ada beberapa hal yang perlu penjelasan dari Wali Kota Madiun. Yakni, PD.Aneka Usaha dalam perkembangannya mengalami kemajuan dan potensi keuntungan yang kedepannya bisa menambah PAD Kota Madiun, akan tetapi dari beberapa unit usaha hanya POM Bensin yang bisa dimaksimalkan. Sedang unit usaha lain maswih dalam kondisi sakit. Solusi apa yang bisa dilakukan Pemkot Madiun untuk mengoptimalkan itu semua.
Belanja dalam P-APBD 2018 Rp1.285.587.599.826,26 ada penambahan Rp195.825.133.254,46. Sementara dalam APBD Murni ada Program kegiatan yang penyerapan masih rendah. Langkah-langkah apa yang akan Saudara Wali Kota llakukan untuk memaksimalkan serapan dalam waktu 4 bulan.
Fraksi Partai Gerindra dengan jubir, Rina Hariyati, ST, menyampaikan, Mengapresiasi pada OPD penghasil berani menetapkan terget pendapatan hampir sama dengan realisasi pendapatan tahun sebelumnya mengalami peningkatan. Melihat potensi yang ada apakah pendapatan pajak danb retribusi masih bisa ditingkatkan. Untuk PD Aneka Usaha masih perlu terus dibina dan diawasi secara intens dan bterus menerus. Pengelolaan parkir harus ditingkatkan sesuai dengan potensi yang ada untuk meningkatkan PAD. [dar.adv]

Tags: