Nurman Ramdansyah: Tetap Ikuti Aturan Pusat, Laksanakan Rekrutmen CPNS

Kepala BKD Kab Malang Nurman Ramdansyah

Kab Malang, Bhirawa
Pemkab Malang menyatakan tetap mengikuti aturan pemerintah pusat terkait Perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang pendaftarannya dibuka oleh Pemerintah Pusat, pada 26 September 2018 mendatang.
Polemik terkait tenaga hononer Kategori (K2). Sebab, dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN RB) Nomor 36 dan 37 Tahun 2018, diharapkan bisa dilselesaikan dengan mekanisme Pegawai Pemerintah dan Perjanjian Kerja (P3K).
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Malang Nurman Ramdansyah, Senin (24/9), kepada sejumlah wartawan menegaskan, maka pihaknya tidak bisa berbuat apa-apa.
“Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang sendiri dalam hal ini tidak bisa berbuat apa-apa, ya bagaimana itu sudah aturan,” paparnya.
Menurut Nurman, Pemerintah Pusat mempunyai wacana untuk memperhatikan K2 melalui melalui mekanisme P3K. Sedangkan P3K sendiri merupakan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014, yang harus diakomodir melalui Peraturan Pemerintah (PP). Sehingga dengan menggunakan mekanisme P3K yang diakomodir melalui PP, nantinya honorer yang berusia diatas 35 tahun bisa difasilitasi melalui jalur lain.
“Meski P3K masih merupakan wacana, tapi setidaknya itu yang diharapkan untuk bisa memfasilitasi nasib guru honorer dan K2. Dan kami juga berharap agar wacana tersebut segera mendapat perhatian. Karena setidaknya itu cara yang terbaik yang bisa diupayakan untuk nasib honorer K2,” ujar Nurman.
Dia katakan, Anggota DPRD Kabupaten Mlang bersama BKD akan berangkat ke Jakarta, hal ini untuk meneruskan dan menyampaikan aspirasi para guru honorer dan K2. Sehingga kedatangan dirinya dan anggota dewan ke Jakarta, diharapkan ada kabar baik terkait solusi nasib guru honorer dan K2.
“Pemkab Malang terus menghimbau kepada para guru honorer untuk tidak melakukan mogok ngajar, seperti yang disampaikan beberapa waktu lalu saat menggelar aksi unjukrasa. Karena itu akan berdampak dan berakibat pada proses belajar mengajar di sekolah, tentunya yang menjadi korban nanti para siswa sekolah,” tandas Nurman. [cyn]

Tags: