MK Perintahkan Pilkada Sampang Diulang

Saat Hakim majelis MK membaca putusan gugatan Tim Paslon Mantap.

Sampang, Bhirawa
Sidang pembacaan pututusan sengketa Pilkada di Kabupaten Sampang, Nomor Perkara 38/PHP.BUP-XVI/2018 oleh Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan jika Pilkada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang, diperintahkan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU).
Putusan sidang MK tersebut dilansir melalui live streaming resmi MK di www.mahkamahkonstitusi.go.id, Rabu (5/9/).
Dalam putusan yang dibacakan oleh Hakim MK, Anwar Usman memerintahkan kepada pihak penyelengara pemilu yakni KPUD setempat, melaksanakan PSU selambat-lambatnya dilakukan selama 60 hari dimulai dari pembacaan putusan.
H. Ahmad Bahri kuasa hukum tim Paslon Mantap menyatakan puas atas putusan MK dan siap melaksanakannya. “Alhamdulillah permohonan gugatan kami diterima oleh hakim Mahkamah Konstitusi (MK), untuk Pilkada Sampang pemungutan suara ulang (PSU) Se-Kabupaten Sampang dengan batas waktu 60 hari sejak putusan hari ini. Rabu (5/9),” ujarnya dikonfirmasi Bhirawa.
Menurutnya dikabulkannya gugatan tersebut awalnya masuk dari daftar pemilih tetap (DPT) yang digunakan KPU salah dan ada markup sebanyak 140 ribu DPT, sehingga DPT cacat hukum.
“Kami berharap pada KPU Sampang lebih profesional lagi dalam melaksanakan kinerjanya, kemudian Bawaslu Sampang jangan hanya menjadi mandor saat Pilkada kemarin,” ujarnya.
Berdasarkan Amar putusan MK, 1 menyatakan telah terjadi pemungutan suara pemilihan Bupati dan wakil Bupati 2018 yang didasarkan pada DPT yang tidak valid dan tidak logis, memerintahkan pada KPU Sampang untuk PSU dengan berdasarkan DPT yang telah diperbaiki, memerintahkan kepada jajaran kepolisian untuk melakukan tugas pengamanan sesuai dengan kewenanganya.
Informasi yang berhasil diperoleh, sidang pembacaan putusan oleh MK ini, dihadiri oleh 9 orang hakim konstitusi.(Lis)

Tags: