Menaker Siapkan 1000 BLK untuk Pesantren

Menteri Tenaga Kerja Muhammad Hanif Dhakiri di temani Rektor Unusa Prof Achmad Jazidie secara simbolik serahkan tablet E-Sorogan kepada mahasiswa baru Unusa angkatan 2018/2019, Senin (3/8) di Dyandra Convention Center. Tablet E-Sorogan merupakan fasilitas yang diberikan Unusa dalam menunjang proses pembelajaran berbasis Teknologi.

Upaya Menunjang Peningkatan Kompetensi Kerja Muda
Surabaya, Bhirawa
Kementerian Ketenagakerjaan siapkan 1000 balai latihan kerja (BLK) pada tahun 2019 di Pesantren. Langkah ini sebagai upaya pemerintah dalam mempercepat peningkatan kompetensi dari angkatan kerja muda. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri mengungkapkan program tersebut merupakan wujud konkrit dari prioritas pemerintah pusat yang sudah memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia (SDM).
“Pada tahap awal pemerintah fokus pada pembangunan infrastruktur. Mulai tahun 2018/2019 ini mulai dilakukan inisiasi pembangunan SDM yang merupakan progam nasional kita,” ujar Menaker Hanif Dhakiri.
Mantan anggota DPR RI periode 2009-2014 ini menjelaskan, jika dalam BLK nantinya akan dibangun berbagai macam kejuruan. Itu dimaksudkan agar bisa dimanfaatkan oleh Santri dan masyarakat sekitar lingkungan pesantren. Pada tahap awal, Hanif mengatakan pihaknya akan melakukan ‘bidding’ dan mengecek kriteria teknis. Seperti jumlah luas lahan dalam pembangunan BLK Pesantren.
“Anggaran sendiri per titik Rp 1 Miliar. Tidak besar memang. Tapi cukup membuat workshop yang bisa digunakan santri atau masyarakat sekitar untuk mendapatkan pelatihan yang dibutuhkan di daerah itu. Saat ini ada 1000 titik pembangunan BLK yang kami siapkan,” Papar Hanif di temui usai memberi kuliah umum dalam pengukuhan mahasiswa baru Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa), Senin (3/8).
Di samping itu, dalam aspek akses dan mutu, Hanif mengaku pemerintah juga meningkatkan persyaratan tersebut. Di mana menurut dia, masyarakat bisa mendapatkan pelatihan kerja yang berkualitas tanpa berpacu pada usia dan lulusan minimal. “Dulu ada syarat umur. Usia tua tidak bisa mengikuti pelatihan kerja. Lalu ketentuan lulusan, minimal SMA sederajat waktu itu. saat ini nggak peduli lulusan apa dan umur berapa. Siapapun bisa mengikuti pelatihan ini. selama membutuhkan pelatihan dan membutuhkan skill,” ujar dia.
Diakui Menaker Hanif Dhakiri, saat ini pihaknya bersama Menteri Keuangan (Menkeu) dan BPJS Ketenagakerjaan masih menggodok persoalan teknis pembangunan BLK. Dia menegaskan bahwa program tersebut bisa dimulai meskipun masih belum ideal.
“Intinya kita ingin program ini sudah bisa dimulai. kalau nunggu ideal ini akan banyak regulasi yang perlu dipersiapkan dan direvisi. Kalau nggak tahun ini ya tahun depan. paling tidak bisa di mulai dulu dengan dua skema,” tuturnya.
Dua skema yang dimaksud, lanjut Hanif, adalah pengembangan dana keterampilan dan ‘an employment benefit’. Soal sumber dana sendiri, misalnya dari APBN, iuran perusahaan dan pekerjaan, peningkatan manfaat BPJS Ketenagakerjaan, Diakui Hanif, pihaknya masih membahas poin-poin tersebut dengan instansi terkait. [ina]

Tags: