Kota Mokokerto Kembali Raih Opini WTP dari BPK RI

Wawali Mojokerto Suyitno menerima Opini WTP dari BPK RI yang diserahkan Gubernur Jatim Soekarwo.

(Wawali Apresiasi Kinerja BPPKA)

Kota Mojokerto, Bhirawa
Kota Mojokerto untuk keempat kalinya berhasil meraih penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan predikat tertinggi, yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Penghargaan diterima langsung oleh Suyitno, Wakil Wali kota yang juga pelaksana tugas Wali kota Mojokerto.
Prestasi WTP ini diraih Pemkot Mojokerto berdasarkan hasil Pemeriksaan BPK mengenai Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2017.
Dengan diterimanya penghargaan atas predikat WTP ini, diharapkan sistem Pengelolaan Keuangan di Kota Mojokerto menjadi lebih Profesional, Transparan dan Akuntabel.
“Prestasi WTP ini merupakan hasil kerja keras semua OPD. Dan khusus untuk BPPKA yang mampu mengkoordinasikan semua OPD sehingga mampu menyusin dan mengelolah sistem pelaporan keuangan yang kredibel,” kata Wakil Walikota Mojokerto Suyitno.
Kerja keras dan komitmen Pemerintah Kaoya Mojokerto untuk mempertahankan opini WTP dalam laporan keuangan, akhinya membuahkan hasil. Apresiasi ini diberikan dalam acara Penyerahan Piagam Penghargaan Menteri Keuangan Republik Indonesia kepada Bupati/Walikota di Jawa Timur Peraih Opini WTP atas Laporan Keuangan Tahun 2017.
Penghargaan yang diterimakan kepada Wakil Wali kota Mojokerto Suyitno oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Jumat (28/09) di Gedung Negara Grahadi, Surabaya. Dari 38 kab/kota hanya dua daerah yang belum mendapat WTP yang merupakan predikat tertinggi pada laporan keuangan daerah.
Dirjen Pelaksana Anggaran Kementrian Keuangan RI dalam acara ini mengatakan, opini WTP merupakan salah satu perwujudan laporan keuangan yang sehat, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah makin kuat. WTP tidak semata-mata ditentukan penyajian laporan keuangan yang berkualitas, tapi juga ditopang sistem efektivitas pengendalian intern yang memadai dan kepatuhan terhadap perundang-undangan.
“Di Jawa Timur, ada peningkatan opini WTP atas LKPD tahun 2017 dibanding tahun 2016, yaitu semula 31 LKPD WTP, menjadi 37 LKPD WTP. Dengan demikian terdapat 7 LKPD di tahun 2017. Secara keseluruhan dari 39 LKPD se-Jatim, ada 2 LKPD yang blm WTP. Saya mengapresiasi daerah yang dapat opini terbaik. Saya harap predikat bertahan dan meningkat,” katanya.
Sementara itu Agung Moeljono Kepala Badan Pengelolah Pendapatan Keuangan dan Aset (BPPKA) Kota Mojokerto menyebut Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.
“Prestasi ini hasil kerja keras dan komitmen semua pihak. Semoga kedepan kita bisa terus mempertahankan opini WTP ini,” Ucap Agung Moeljono terkait prestasi WTP ini.
Sekedar informasi, BPK mempunyai empat jenis hasil penilaian pengelolaan keuangan daerah yang dikenal dengan Opini BPK. Berikut penilaian BPK berdasarkan urutannya :
1. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau unqualified opinion
2. Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau qualified opinion
3. Tidak Wajar atau adversed opinion
4. Tidak Menyatakan Pendapat atau disclaimer of opinion. [kar.adv]

Tags: