Koruptor Boleh Nyaleg

Mantan narapidana (napi) kasus korupsi boleh menjadi calon legislatif pada pemilu 2019. Mahkamah Agung (MA) membatalkan peraturan KPU yang coba “menghadang” mantan napi extra-ordinary crime. Walau masih terdapat persyaratan khusus, berupa pernyataan terbuka terhadap kejahatan yang pernah dilakukan. Maka tren bakal maraknya korupsi pada kalangan pejabat politik, tetap menjadi kekhawatiran mendalam.
Masyarakat mesti mencermati seksama seluruh calon legislatif (caleg) yang pernah menjadi napi tindak pidana korupsi (tipikor). Juga tindak pidana lain yang tergolong berat (antaralain perkosaan anak, pedopilia, dan terorisme). Realitanya, beberapa mantan napi tipikor masih tercantum dalam DCT (Daftar Calon Tetap) caleg pemilu 2019. Tercantum pada beberapa DCT berbagai parpol, sekaligus pendukung dua kubu calon presiden.
Hampir seluruh partai politik (parpol) telah siap “sapu bersih” kursi. Seluruh daerah pemilihan (Dapil) diisi penuh sesuai jatah kuota kursi. Kursi legislatif hasil pemilu legislatif (pileg) 2019, akan semakin banyak. Terdapat tambahan 15 kursi di DPR-RI. Juga tambahan puluhan kursi DPRD propinsi maupun DPRD kabupaten dan kota. Penambahan kursi disebabkan tambahan jumlah penduduk, dan tambahan daerah pemilihan (Dapil).
Sebanyak 7.796 bakal caleg telah didaftarkan oleh 16 parpol. Termasuk 3.144 bakal caleg perempuan (40,32%). Padahal kemungkinan menjadi anggota parlemen hanya 7,37%. Ironisnya, dalam daftar bakal caleg di-dominasi “wajah lama,” termasuk mantan napi tipikor. Walau terdapat Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 tahun 2018, yang melarang mantan napi korupsi. Larangan tercantum pada pasal 7 ayat (1), juga menyebut napi kejahatan berat lainnya.
Larangan berdasar PKPU, telah dibatalkan oleh MA. Pembatalan oleh MA sesuai dengan amar penetapan Mahkamah Konstitusi (MK). Sebelumnya, UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, juga telah diluruskan. Yakni khusus pasal 240 ayat 1 menyatakan, mantan narapidana yang telah menjalani masa hukuman selama lima tahun atau lebih, boleh mencalonkan diri. Syaratnya, yang bersangkutan wajib membuat pengumuman terbuka tentang statusnya pernah sebagai napi tipikor.
Masih adanya nama napi korupsi (dan jenis kejahatan berat lain), membuktikan tidak mudah merekrut bakal caleg yang “siap tempur.” Yakni personel yang memiliki bekal ekonomi kuat. Tak terkecuali politisi mantan napi tipikor. Sampai perlu berebut antar-parpol. Caleg yang “siap tempur” konon, harus memiliki anggaran kampanye minimal Rp 2 milyar. Begitu pula bakal caleg DPRD Propinsi, harus siaga dengan anggaran Rp 1 milyar. Serta sekitar Rp 600 juta untuk DPRD Kabupaten dan Kota.
Korupsi, dipastikan menjadi ancaman serius yang merusak hajat pesta demokrasi. Sampai dalam konvensi dunia (UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION), tahun 2003, korupsi dinyatakan merusak demokrasi. Pada mukadimah konvensi dinyatakan: “Prihatin atas keseriusan masalah dan ancaman yang ditimbulkan oleh korupsi terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat yang merusak lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan serta mengacaukan pembangunan yang berkelanjutan dan penegakan hukum.”
Sulitnya memilih bakal caleg, menyebabkan parpol menghimpun kembali anggota DPR (serta DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten dan Kota) “muka lama.” Biasanya, “muka lama” lebih bersemangat mengulang sukses pemilu sebelumnya (tahun 2014). Termasuk siaga anggaran lebih besar, karena memiliki bekal keuangan cukup memadai. Juga mengetahui (dan mengalami) berpenghasilan besar secara mudah.
Rekrutmen calon anggota parlemen, merupakan domain parpol. Sesuai amanat konstitusi UUD pasal 22E ayat (3). Namun perjalanan karir ke-parlemen-an, ditentukan berdasar tingkah laku per-orangan. Sudah ribuan anggota DPR, dan DPRD dicopot, dan penjara karena terlibat korupsi, dilakukan secara individual, maupun bersama.

——— 000 ———

Rate this article!
Koruptor Boleh Nyaleg,5 / 5 ( 1votes )
Tags: