Kasus Stunting di Jember Urutan Lima Terbesar se-Jawa Timur

Jember, Bhirawa
Tingginya angka balita stunting (bayi atau anak-anak yang gagal memiliki tinggi yang ideal pada usianya) di Kabupaten Jember menjadi perhatian Organisasi relawan pendukung Presiden Joko Widodo (Seknas Jokowi).
Berdasarkan data, angka kasus balita yang mengalami kurang gizi mencapai 60 ribu jiwa, dan menduduki peringkat 5 tertinggi di Provinsi Jawa Timur.
Koordinator Seknas Jokowi Jember Sapto Raharjo, menyesalkan kurangnya perhatian pasangan Faida-Muqiet terhadap persoalan stunting tersebut. Menurutnya, hal ini bertolak belakang dengan program Presiden Joko Widodo, yang gencar melakukan operasi pemberantasan stunting.
”Apabila kita berbicara mengenai tingginya angka stunting ini, hal ini akan menjadi hal yang sangat memperihatinkan bagi masa depan generasi muda di Indonesia. Khususnya di Kabupaten Jember.Karena, 10 – 20 tahun ke depan pada saat terjadinya bonus demografi, justru Kabupaten Jember malah melahirkan generasi yang memiliki problem stunting,” tegas Sapto, Jum’at (31/8/2018).
Oleh karena itu, ujar Sapto, permasalahan tingginya angka stunting di Kabupaten Jember ini, haruslah disuarakan di tingkat pusat. “Karena ini merupakan tragedi kemanusiaan yang sangat luar biasa,” katanya.
Bahkan yang lebih memperihatinkan, menurutnya, di tengah situasi masyarakat Jember yang menghadapi persoalan kemanusiaan balita stunting, malah melakukan kunjungan kerja ke Belanda.
“Kondisi seperti ini, Bupati Jember justru melakukan kunjungan kerja ke Belanda dengan agenda studi banding pengelolaan tata kota. Tentu saja hal ini akan memakan anggaran negara yang sangat besar. Kalau hanya untuk studi banding pengelolaan tata kota, kami rasa Bupati Jember bisa belajar ke Bu Tri Rismaharini di Surabaya atau Ridwan Kamil di Bandung,” tukasnya.
Bukannya suatu hal yang salah, ataupun tidak sepakat dengan niat baiknya untuk melakukan kunjungan kerja, kata Sapto, tetapi kondisi saat ini, sangat tidak pantas jika harus meninggalkan persoalan kemanusiaan ini. “Sungguh sangat tidak elok dan menodai rasa perikemanusiaan, ketika puluhan ribu balita yang merupakan generasi penerus bangsa menderita stunting, Bupatinya malah ke luar negeri, dan pergi meninggalkan tanah air dengan alasan studi banding,” katanya.
Sehingga atas persoalan tersebut, lanjut Sapto,pihaknya akan menyuarakan persoalan tingginya angka balita stunting di Kabupaten Jember ini ke pemerintah pusat. “Mengingat kasus stunting merupakan tragedi kemanusiaan yang luar biasa,” pungkasnya.
Berbeda dengan pernyataan Setnas Jokowi Jember, Kepala Dinas Kesehatan Kab Jember dr. Siti Nurul Qomariyah mengaku justru junlah stunting di Kab. Jember mengalami penurunan bila dibanding tahun sebelumnya.
Berdasarkan data di Dinkes Jember, 2017 prevalensi stunting di Kabupaten Jember yakni 17.73 persen atau 29.020 balita. Sedangkan untuk tahun 2018 ini, prevalensi stunting yakni 10.83 persen atau 17.344 balita.
“Tentu menurunnya balita stunting ini berkat kerja keras yang dilakukan semua pihak, baik dari organisasi perangkat daerah Pemkab Jember maupun masyarakat yang sadar akan pentingnya kesehatan yang dimulai dari diri sendiri, keluarga, tetangga atau pun dilingkungannya.Jika ada informasi yang mengatakan semisal prevalensi stunting di Kabupaten Jember cukup tinggi mencapai 30 persen balita, dipastikan itu data dari kabupaten tertenti di Jawa Timur, dan bukan data dari Jember,”tampiknya.
Sementara jumlah balita yang ada di Kabupaten Jember pada tahun 2018 ini yakni sekitar 189 ribu jiwa. Kadinkes Nurul menjelaskan, terkait stunting ini adalah masalah mulai dari hulu hingga hilir, dan ini sebetulnya dari hasil akhir. “Untuk pencegahannya kita telah melakukan beberapa hal, yaitu intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Intervensi spesifik itu langsung kepada penderitanya, jadi balitanya itu langsung kita pantau, cek, timbang dan diberikan untuk asupan gizinya. Selain itu ada juga pemberian makanan tambahan (PMT) secara penyuluhan ataupun secara pemulihan,” jelasnya.(efi)

Tags: