Jatim Berperan Strategis dalam Politik Nasional

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo saat menjadi memberikan paparannya dalam diskusi yang digelar di Surabaya kemarin.

Pemprov Jatim, Bhirawa
Jatim memiliki peran strategis dalam kancah politik nasional. Alasan itu dikarenakan posisi Jatim sangat strategis, yakni di tengah-tengah arus distribusi barang dan jasa (center of grafity), utamanya terkait hubungan perdagangan dengan berbagai daerah di wilayah Indonesia bagian timur dan negara ASEAN.
Dikatakannya, semua variable pembangunan di Jatim, berkorelasi positif baik pada bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Tak hanya itu, kehidupan keamanan dan ketertiban yang ada di Jatim juga menentukan terhadap terciptanya kondisi politik yang ada secara nasional.
“Semua unsur variable inilah yang kemudian oleh pemerintah pusat, Jatim selalu dijadikan indikator politik nasional,” ujar Gubernur Soekarwo, saat menjadi narasumber diskusi ‘Peran Strategis Jawa Timur Dalam Konstelasi Politik Nasional Jelang Pilpres 2019’ di Hotel Santika Surabaya, Rabu (12/9).
Menurutnya, politik di Jatim sangat cair. Pemprov Jatim di dalam setiap menentukan kebijakan yang diambil selalu mengedepankan konsep partisipatoris. Pendekatan tersebut melibatkan peran masyarakat dalam mengambil keputusan. “Jatim memiliki kultur yang baik yakni partisipatoris yang meillibatkan masyarakat dalam penentuan kebijakan,” ungkapnya.
Menyinggung soal persiapan Pilpres dan Pilleg 2019, Pakde Karwo sapaan akrabnya menyampaikan kalau dari 39.500.952 penduduk Jatim, terdapat 30.554.761 Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau 16.45 persen dari DPT Nasional yang mencapai 185.732.093 orang.
Dari 30 juta pemilih itu, lanjutnya, terbagi menjadi 15.043.257 pemilih laki laki dan 15.511.504 pemilih perempuan. Guna menghadapi kesiapan Pilpres 2019, Pakde Karwo memaparkan bahwa terdapat 129.991 TPS dari 38 kabupaten/kota, 666 kecamatan dan 8.497 desa/kelurahan.
Pakde Karwo berharap, setiap partai politik senantiasa mengedepankan integritas dalam menetukan calon legislatif. Caranya, dengan mengecek setiap calon politisi tersebut mulai dari gaya hidup sehari hari. Termasuk track record hingga back ground mereka. Jangan sampai para calon politisi tersebut melakukan keputusan salah sehingga mengecewakan rakyat.
Oleh karena itu, kehidupan politik harus dibangun melaui proses yang panjang. “Membangun kehidupan politik harus melewati proses yang panjang. Maka, Bobot bibit bebet harus dilakukan secara serius,” imbuhnya.
Sementara itu, menurut pandangannya, Pakar Komunikasi Politik, Dr. Suko Widodo melihat bahwa pendidikan politik saat ini sangatlah terbuka. Terutama bagi kaum muda yang sangat sensitif terhadap keberdaan kondisi politik di Indonesia.
Anak muda harus didampingi untuk memberikan ruang informasi dan fasilitas terhadap pendidikan politik. “Anak anak muda memiliki pemikiran yang berbeda. Mereka harus di dampingi dan di beri informasi sesuai dengan gaya mereka agar tertarik dalam menyumbangkan pikiran politiknya di masa depan,” imbuhnya. [iib]

Tags: