Honorer K2 Rapatkan Barisan Menuju Jakarta

Puluhan K2 Surabaya kembali menggelar konsolidasi untuk merancang sejumlah usaha memperjuangkan nasib diangkat menjadi PNS, Rabu (26/9).

Setelah 26 Tahun Bekerja dan Sepuluh Kali Gagal PNS
Surabaya, Bhirawa
Impian untuk diangkat menjadi PNS begitu diidamkan para honorer K-2. Sayang, penghalang berupa aturan tentang batas usia hingga kini masih belum berhasil mereka tembus. Berkali-kali upaya protes dan langkah mediasi dilakukan namun belum juga membuahkan hasil. Kini para K-2 merapatkan barisan untuk menyampaikan permasalahan ini ke pemerintah pusat di Jakarta.
Kemarin, puluhan K2 Surabaya kembali menggelar konsolidasi untuk merancang sejumlah usaha memperjuangkan nasib diangkat menjadi PNS, Rabu (26/9). Sujarwo, guru SDN Manukan Kulon, Surabaya itu ada di antara puluhan honorer K-2 yang memiliki nasib sama. Sujarwo mengaku, dia sudah 26 tahun ini mengabdi sebagai Guru Tidak Tetap (GTT). Setiap tahun dia harus memperbarui kontrak kerja dengan pihak sekolah. “Yang namanya manusia kan selalu ada khawatirnya. Misal sewaktu-waktu saya tidak diperpanjang kontraknya kan bisa saja,” tutur Sujarwo.
Pria 53 tahun tersebut mengaku telah menjadi guru Bahasa Inggris di sekolah tersebut sejak 1992. Dalam rentang waktu pengabdian itu, dia pernah merasakan gaji senilai Rp 15 ribu hingga kini akhirnya mendapat gaji sebesar Upah Minimum Kota (UMK) Surabaya. “Fasilitasnya ya gaji UMK dan BPJS kesehatan itu. Kita tidak bisa ikut sertifikasi, kita juga tidak mungkin dapat pensiun selama menjadi GTT,” tandasnya.
Upaya mengadu nasib dengan mendaftar CPNS juga sudah dilakukan Sujarwo hingga kurang lebih sepuluh kali. Selama upaya itu dilakukannya, Sujarwo tak pernah berhasil karena tidak lolos tes.
Hal serupa juga dialami Ari Sucahyo, guru SDN Petemon 10 Surabaya itu telah mengajar sejak 2004. Saat ini, usianya telah mengijak 42 dan tidak termasuk kategori K2 yang berhak mendapatkan pengangkatan. “Jadi GTT itu tidak bisa ikut sertifikasi juga. Dulu pernah ada teman yang merangkap sekolah induk ke swasta agar dapat sertifikasi. Tapi akhirnya ketahuan dan di suruh milih, mau gaji UMK atau sertifikasi. Dua-duanya pilihan yang sulit,” tandasnya.
Sementara itu Ketua Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Surabaya Eko Mardiono menuturkan, sejak 2006 lalu dia telah mengupayakan agar pengangkatan K2 ini dapat berhasil. Namun, hingga moratorium PNS itu dicabut dan dibuka pendaftaran saat ini, K2 masih tetap kena batasan usia 35. Sementara revisi UU ASN yang sampai kini draftnya masih dibahas tak kunjung disahkan. “Tuntutan kita revisi UU ASN segera disahkan dan K2 yang terhitung sejak 2014 diangkat menjadi PNS tanpa tes,” tutur dia.
Eko mengaku, pihaknya akan terus melakukan langkah protes hingga tuntutan tersebut dapat dipenuhi. Targetnya, akhir tahun ini revisi UU ASN dapat disahkan. “Oktober kita rencananya akan sama-sama ke Jakarta menyampaikan tuntutan ini. Tidak menutup kemungkinan kita juga akan mogok mengajar jika tidak dihiraukan pemerintah. Banyuwangi sudah mogok, dan kondisinya jadi kacau,” pungkas Eko. [tam]

Tags: