GTT/PTT Pemprov Jatim Dapat Tunjangan 14 Bulan

Khofifah Indar Parawansa

Tulungagung, Bhirawa
Gubernur Jatim (Jatim) terpilih, Khofifah Indar Parawansa, memastikan guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap (GTT /PTT) di lingkup Pemprov Jatim bakal menerima tunjangan sebanyak 14 bulan. Tambahan dua bulan dari 12 bulan tersebut diberikan saat hari raya dan tahun ajaran baru.
“Saya meminta tunjangan (GTT/PTT) untuk 14 bulan. Berarti ada tunjangan hari raya include (termasuk) pemberian tunjangan tahun ajaran baru. Besarannya sama Rp 750 ribu,” ujar Khofifah pada wartawan seusai acara Orasi Ilmiah Temu Wali Mahasiswa Baru IAIN Tulungagung, Minggu (23/9).
Menurut Khofifah, saat ini baru 8.000-an GTT/PTT yang mendapat tunjangan. Tetapi tahun depan semua PTT/GTT yang di lingkup Pemprov Jatim total berjumlah 21.800 akan menerima semua.
“Total sekitar 21.800 sekian insya Allah tahun depan semua PTT/GTT akan menerima tunjangan dari pemprov,” tuturnya.
Soal pengangkatan atau rekrutmen CPNS dari kalangan GTT/PTT, mantan Menteri Sosial RI ini enggan untuk menanggapinya. Ia menyatakan hal itu merupakan kewenangan pemerintah pusat. Bukan pemerintah daerah. “PNS kewenangan pusat, jadi posisinya (daerah) masih moratorium,” timpalnya.
Soal keakuratan data GTT/PTT, Khofifah menyatakan sudah ada telaah dari KPK terkait. GTT/PTT yang menerima tunjangan sesuai dengan nama sesuai alamat (by name by address) sehingga menepis kemungkinan atau kekhawatiran fiktif.
“Kalau kemungkinan nanti ada perubahan, ya sekolah-sekolah itu mengajukan s aja, SMA/SMK diajukan ke dinas pendidikan provinsi. Tidak menutup kemungkinan ada yang pindah ke Medan atau pindah ke Sulawesi misalnya,” paparnya.
Khofifah menegaskan kembali jika pada tahun depan mulai tahun ajaran baru 2019, semuas iswa-siswi SMAN dan SMKN se-Jatim akan menikmati sekolah gratis. Begitupn dengan siswa -siswi SMA/SMA swasta yang indeks besaran SPP-nya sama dengan yang disediakan APBD Provinsi Jatim. “Sedang untuk SMA/SMK swasta yang SPP-nya cukup prestisius nambah (dari anggaran yang disediakan dalam APBD Provinsi Jatim),” terangnya.
Selanjutnya, Ketua Muslimat NU ini juga membeberkan jika tenaga kontrak Pondok Kesehatan Desa akan kembali diadakan dan dilanjutkan pada tahun depan. Tahun ini, tenaga kontrak Ponkesdes tersebut sudah habis masa kontraknya.
“Untuk tenaga kontrak Ponkesdes tetap dilanjutkan tahun depan. Tetap ada. Kontrak mereka saat ini habis. Kontraknya tahun depan sama dengan nilai yang berjalan sekarang,” ucapnya. [wed]

Tags: