Fraksi Kompak Pertanyakan Penurunan Pendapatan P-APBD 2018

Gresik, Bhirawa
Rapat paripurna DPRD dengan agenda Pemandangan Umum (PU) fraksi terhadap Perubahan APBD (P-APBD) 2018, fraksi pertanyakan turunnya pendapatan dari target pendapatan daerah tahun 2018, sebelum perubahan Rp2.897.503.571.000. Setelah perubahan mengalami penurunan menjadi Rp2.868.652.710.634 atau berkurang sebesar Rp28.850.860.366.
Ketua F-PKB DPRD Kab Gresik, Wafiroh Maksum mengatakan, harus dijelaskan secara transparan terkait penurunan pendapatan daerah. Karena penurunan tak hanya dari sektor PAD saja, tapi pendapatan dari sektor dana perimbangan.
”Harus diberikan keterangan yang logis mengenai menurunnya, target pendapatan dari pajak reklame tahun 2018 dari Rp4,5 miliar hanya Rp4 miliar saja. Juga penurunan pendapatan yang lain, seperti penurunan pendapatan dari sektor retribusi tempat khusus parkir yang diturunkan secara drastis, serta penurunan pendapatan di pos retribusi pemakaian aset daerah dari sekitar Rp2,4 miliar menjadi sekitar Rp1,8 miliar,” ujarnya.
Fraksi Golkar melalui juru bicaranya Lusi Kustiani menegaskan, tidak tercapainya beberapa pendapatan daerah harus diimbangi dengan perencanaan pendapatan dengan cermat. Supaya tidak berulang setiap tahun pendapatan yang direncanakan selalu tidak tercapai, terutama terhadap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) penghasil.
”Jika kondisi demikian terus terjadi dan dibiarkan, maka dampaknya pun sangat tidak bagus. Khususnya terhadap belanja yang direncanakan dalam satu tahun anggaran. Seperti pendapatan pajak reklame berkurang sebesar Rp500 juta, jika dimaksimalkan akan terealisasi sesuai target yang direncanakan bahkan bisa melampauinya,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP, Mujid Ridwan menambahkan, pihaknya sangat prihatin atas penurunan target pendapatan dan permintaan diturunkannya target. Ini salah satu bukti kinerja yang tidak maksimal, juga menyayangkan atas kinerja Kepala Dinas Kesehatan. Maka diharapkan tidak terganggu pelayanan kesehatan kepada masyarakat atas kejadian ini, dan untuk segera mengisi kekosongan jabatan kepala dinas. [kim]

Tags: