Food Startup Surabaya Terhambat Birokrasi

Oleh:
Agus Bintoro
Mantan Wartawan, Founder Item Manis Suroboyo 

Istilah Food Startup mulai populer setelah Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), sebuah badan yang langsung dibawah presiden, membuat even nasional FSI (Food Startup Indonesia) sejak 2017. Food Startup merupakan bisnis pemula bidang makanan. Meski sama-sama masih kecil, ini berbeda dengan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Perbedaan utama terletak pada visi founder.
Foodstartup sejak dibikin sudah dirancang untuk berkembang di level lokal, nasional hingga listing di bursa saham. Jika ada UKM bidang food yang sejak awal dirintis sudah ada rencana untuk scale up (berkembang), itulah food startup. Potensi berkembang ini yang dijadikan acuan utama Bekraf bersama tim untuk memilih brand dalam ajang tahunan FSI.
Tahun 2018, puncak acara FSI diadakan selama sepekan di Surabaya dengan menghadirkan 95 brand FSI terpilih dari Aceh sampai Papua. Usaha yang kami rintis, brownies ketan hitam “Item Manis Suroboyo” juga masuk dalam ajang bergengsi ini.
Even tersebut memang luar biasa. Pameran produk dilanjutkan dengan “sekolah” scale up bisnis. Banyak mentor top dari dalam dan luar negeri yang pakar motivasi, strategi bisnis, marketing, digital marketing, branding, chef, packaging, dan sebagainya. Hadir pula puluhan investor papan atas yang sengaja diundang untuk menjalin kerjasama bisnis dengan peserta.
Hari pertama pameran, sudah banyak kejutan dengan tertariknya beberapa investor. Termasuk punya saya,”Item Manis Suroboyo” yang diminati investor dari India. Dia mengikuti IG saya setelah mendapatkan katalog tiga hari sebelum acara. Hari kedua, Salim Ali, salah satu bos Salim Grup mengunjungi stan saya bersama Deputy Bekraf Fajar Hutomo, juga tertarik “Item Manis Suroboyo”.
Sehari setelah acara selesai, saya dibuat terkejut, karena IG privat Salim Ali mengukuti IG bisnis saya. Saya pun balik mengikuti sambil DM mengucapkan terima kasih karena telah mengikuti saya. Dia balik menjawab, “Nanti kita coba bekerja sama ya…” Tentu saja ini benar-benar bikin tersanjung. Salim Ali adalah Regional Project Director Salim Group yang membawahi Asia Tenggara.
Even FSI juga menjadi ajang tukar pengalaman 95 brand seluruh Indonesia. Termasuk pengalaman mengurus perizinan utama bidang makanan yaitu PIRT, POM, dan sertifikat halal MUI. Semua menyampaikan, perizinan di daerah sangat mudah dan cepat. Pemerintah lokal mendukung sepenuhnya dan memfasilitasi.
PIRT dan Sertifikat Halal MUI
Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga atau disingkat SPP-IRT atau lebih dikenal PIRT merupakan legalitas suatu produk makanan dan minuman untuk diedarkan. SPP-IRT diterbitkan berdasar pemeriksaan Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT) dari aspek keamanan pangan agar bermutu, aman, dan layak dikonsumsi.
Sertifikat halal MUI merupakan fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk. Biaya pengurusan sertifikat halal minimal Rp3 juta. Karena cukup berat bagi UKM, hampir semua daerah memfasilitasi dan membiayai dengan APBD. Termasuk Pemkot Surabaya dan Pemprov Jatim. Sayang, jumlah UKM yang dibiayai Pemkot Surabaya sangat terbatas dan harus antre hingga setahun lebih.
Sebetulnya Pemerintah Kabupaten atau Kota, juga Provinsi sama sekali tidak rugi mengeluarkan dana untuk sertifikat halal. Misalkan, tiap UKM perlu dana Rp3.000.000 untuk sertifikat. Efek positifnya, UKM tersebut dapat merekrut 10 tenaga kerja dengan pendapatan per bulan @ Rp1.500.000 atau total Rp15.000.0000 per bulan atau Rp 180.000. 000 per tahun. Jika setahun pemerintah membiayai sertifikat halal 300 UKM atau dana Rp900.000.000, hasilnya 3.000 tenaga kerja dengan penghasilan Rp540 milyar setahun. Bupati atau walikota yang visioner pasti akan dengan senang hati mengambil langkah ini untuk mensejahterakan rakyatnya.
Jika sertifikat halal perlu biaya, SPP-IRT diberikan secara gratis. Bahkan, sebagian daerah menerjunkan petugas untuk jemput bola. Petugas ini datang ke kampung-kampung mencari produk lokal potensial. Setelah bertemu dengan UKM tersebut, dia menawarkan untuk mengkuti penyuluhan pangan. Usai penyuluhan, hari itu juga keluar sertifikat penyuluhan keamanan pangan (Sertifikat PKP) sebagai persyaratan wajib pengurusan PIRT. Beberapa hari berikutnya datang petugas dari Dinas Kesehatan untuk memeriksa lokasi produksi IRT. Karena tidak ada masalah yang berpotensi mempengaruhi keamanan pangan, tidak lama kemudian keluar SPP-IRT. Praktis, tidak sampai sepekan setelah penyuluhan, PIRT sudah diterbitkan.
Sulitnya PIRT di Surabaya
Meski pengurusan PIRT seharusnya mudah dan tidak perlu lebih dari sepekan, kenyataan di Surabaya tidak demikian. Harus berbulan-bulan, bahkan lebih setahun. Pengurusan harus online melampirkan banyak foto yang tidak setiap saat bisa diunggah dengan mudah. Bahkan meski selesai diunggah, jawaban mesin secara online tidak segera keluar. Pemohon PIRT harus telaten menyisihkan waktu mengecek setiap hari. Saya juga harus beberapa kali konsultasi ke UPTSA.
Setelah setahun tak kunjung selesai dan Item Manis Suroboyo masuk 95 brand FSI, saya datang ke Dinas Kesehatan meminta tolong pejabat yang menangani PIRT. Saya sampaikan situasinya, sudah setahun mengurus PIRT. Tiga pekan lagi saya ikut FSI. Di even itu ada penilaian produk, juga banyak investor yang hadir. Dia kelihatan memahami lalu mencatat nama dan usaha saya. Dia mempersilahkan saya datang lagi ke UPTSA dan petugas akan membantu upload. Sampai Siola, petugas menyampaikan sibuk, tidak bisa membantu mendampingi.
Saya pun kembali upload seperti hari-hari sebelumnya. Setelah berkas beberapa kali diperbaiki sesuai perintah online, muncul perintah aneh. “Mohon menunggu sertifikat penyuluhan selesai terbit.” Ternyata apa yang sudah saya upload, yaitu bukti sudah ikut penyuluhan, itu hanya “Surat Keterangan” dan harus diganti dengan “Sertifikat”.
Saya mengikuti petunjuk online agar sertifikat penyuluhan terbit menggantikan “Surat Keterangan”. Hampir satu bulan belum selesai. Di mesin online tertulis jawaban bergantian tiap beberapa hari, “Proses Cek Petugas BO”, “Proses Penomeran Izin/Rekom”, “Proses Kepala Seksi” “Proses Kepala Bidang”, “Proses Sekretaris”, “Proses Kepala Dinas”. Sertifikat Penyuluhan yang seharusnya langsung keluar usai penyuluhan 16 Oktober 2017, bisa digoreng menjadi pekerjaan yang sulit dan rumit serta membutuhkan penanganan serius seluruh level struktural dari petugas BO hingga Kepala Dinas. Itu baru administrasi, belum pemeriksaaan.
Mbuletnya pengurusan PIRT seolah berlawanan dengan citra Bu Risma yang galak, tegas, dan serius membenahi birokrasi. Teriakan dan makian Bu Risma dalam video-video seolah permainan drama semata. Bukan perintah yang harus diperhatikan anak buah.
Kalau mau, PIRT sebetulnya bisa diterbitkan maksimal satu bulan sejak daftar penyuluhan. Sehingga UKM dapat fokus di marketing, membangun jaringan dan upaya scale up. Dinas tidak bisa beralasan kekurangan tenaga ASN berkualifikasi PKP (Penyuluh Keamanan Pangan) dan tenaga DFI (District Food Inspector). Dinas tentunya faham kebutuhan DFI untuk pemeriksaan rutin dan pemohon SPP-IRT baru. Lain lagi kalau Dinas berpedoman pada tesis lama. “Jika birokrasi bisa diperpanjang, kenapa harus dibuat singkat?” “Jika urusan bisa dipersulit, kenapa harus dibuat mudah?” “Jika bisa diperlambat, kenapa harus dibuat cepat?”
Saya berharap itu bukan watak birokrat Surabaya dan pengurusan SPP-IRT bisa cepat seperti daerah-daerah lain. Kalau tidak bisa sepekan, seharusnya tidak lebih sebulan. Sistem yang buruk dan rawan gratifikasi harus segera diganti.

———- *** ———–

Tags: