Dewan Buka Posko Pengaduan Rekruitmen CPNS

Ketua DPRD Kota Mojokerto Febriana Meldyawati

Kota Mojokerto, Bhirawa
Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mojokerto mengambil langkah antisipasi menyusul pelaksanaan rekruitmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) digelar di Kota Mojokerto. Kalangan wakil rakyat yang duduk sebagai anggota dewan menyikapi dengan mendirikan posko pengaduan masyarakat terkait rekruitmen tersebut.
Ketua DPRD Kota Mojokerto Febriana Meldyawati megnatakan, rekruitmen CPNS yang digelar tahun ini terbilang menggunakan sistem terbaru. Yakni, sistem online yang menggunakan jaringan terkomputerisasi. Penggunaan sistem ini tergolong baru yang bertujuan menekan tindak kecurangan yang dimungkinkan terjadi saat rekruitmen. ”Sekarang ini sistemnya online tentu ini bertujuan agar kecurangan saat tes digelar bisa ditekan seminimal mungkin,” ujarnya.
Meski begitu, pihaknya mencermati proses rekruitmen CPNS yang juga digelar di Kota Mojokerto. Sedianya, tahapan rekruitmen memang menggunakan sistem online, tapi tak menutup kemungkinan muncul keluhan atau pengaduan dari masyarakat. ”Kendati online, tapi tetap ada kemungkinan keluhan dari masyarakat yang ingin mengikuti tes ini. Kami siap menampung keluhan masyarakat tersebut,” tegasnya.
Politisi PDIP ini juga menyebutkan, saat proses rekruitmen masih menggunakan sistem manual seperti saat melengkapi berkas. Untuk itu, pihaknya menghimbau agar masyarakat betul-betul mematuhi prosedur dan mekanisme yang ada. Alur proses rekruitmen tentunya menjadi ranah teknis yang masih dimungkinkan muncul kesalahan.
“Kendala-kendala teknis masih bisa tetap muncul. Seperti, kesalahan pengisian atau input data. Nah, tentunya DPRD siap menindak lanjuti apabila ada keluhan masyarakat,” terangnya.
Pihaknya membuka pintu lebar-lebar kepada masyarakat apabila ingin menyampaikan aspirasi. Tentunya, setiap aspirasi yang masuk bakal ditindak lanjuti. Utamanya difasilitasi untuk mendapatkan respon nyata dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. ”Kami fasilitasi dengan OPD terkait untuk ditindak lanjuti,” tandas perempuan berjilbab ini.
Diketahui sebelumnya, rekruitmen CPNS tahun ini dipastikan digelar setelah pemerintah pusat mengumumkan formasi untuk kabupaten/kota. Itu praktis menghentikan kebijakan moraturium CPNS oleh pemerintah pusat. Selama ini, pemda termasuk Pemkot Mojokerto mengalami defisit pegawai lantaran kebijakan moraturium CPNS. Usulan rekruitmen CPNS Pemkot mencapai 900 formasi namun hanya disetujui 248 formasi. [kar]

Tags: