Demo HMI di Kabupaten Tulungagung Sentil Netralitas ASN

Massa HMI Cabang Tulungagung saat berunjuk rasa di depan Kantor DPRD Tulungagung, Kamis (27/9).

Tulungagung, Bhirawa
Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tulungagung melakukan aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Tulungagung, Kamis (27/9). Mereka meminta DPRD Tulungagung untuk menerima kesepakatan terkait delapan tuntutan yang akan disampaikan pada DPR RI dan Pemerintah Pusat.
Di antara kedelapan tuntutan tersebut, satu di antaranya adalah keharusan pemerintah menegakkan konstitusi ASN (UU Nomor 5 Tahun 20154) tentang netralitas ASN dan tidak berpihak kepada partai politik atau kepentingan politik tertentu. Selain juga yang agar pemerintah tidak melakukan impor beras karena data tidak menunjukkan adanya defisit persediaan beras dalam negeri.
Aksi demonstrasi yang bertema aksi peduli kondisi bangsa ini dijaga ketat aparat kepolisian dari Polres Tulungagung. Mereka memblokade pagar masuk Kantor DPRD Tulungagung saat mahasiswa melakukan aksinya dan berorasi di depan Kantor DPRD Tulungagung.
Sekretaris DPRD Tulungagung, Drs Budi Fatahilah Mansyur MSi, sempat menemui pengunjuk rasa dan meminta hanya perwakilan meraka yang dapat menemui pimpinan dan anggota DPRD Tulungagung. Namun permintaan tersebut ditolak oleh mahasiswa, kendati setelah itu mereka pun menyepakatinya.
Ada sepuluh perwakilan mahasiswa yang dipimpin Ketua Umum HMI Cabang Tulungagung, Aqwa Dzawit Tuqo, yang kemudian masuk ke Ruang Aspirasi Kantor DPRD Tulungagung. Mereka diterima oleh Wakil Ketua DPRD Tulungagung, Imam Kambali SE MSi, Ketua Komisi A DPRD Tulungagung, Drs H Mashud dan sejumlah anggota Komisi A DPRD Tulungagung.
Imam Kambali menyambut baik permintaan dan tuntutan HMI Cabang Tulungagung. Ia pun bersedia menandatangani nota kesepakatan delapan tuntutan dari HMI Cabang Tulungagung yang akan disampaikan pada DPR RI dan pemerintah pusat.
Namun demikian, Imam Kambali sempat menyatakan ketidaksepahamannya terhadap dua dari delapan tuntutan HMI Cabang Tulungagung. Yakni tuntutan pemerintah harus berhenti berhutang kepada luar negeri karena hutang bukanlah solusi yang solutif dan pemerintah harus mencabut UU TKA.
“Kami belum memahami secara betul. Seperti pemerintah harus berhenti berhutang itu tidak kami pahami. Lalu pemerintah harus mencabut UU TKA kami juga bingung. Karena banyak TKI kita yang juga di luar negeri. Bagaimana kalau negara lain juga mencabut UU TKA-nya,” ujarnya.
Sedang enam tuntutan lainnya, Imam Kambali dapat memahami dan mendukung. Termasuk soal netralitas ASN. “Masalah netralitas ASN harus didukung. Ini karena di Tulungagung juga ada indikasi ketindaknetralan ASN kemarin (Pilkada). Kasusnya saat dibawa ke Panwaslu juga tidak ada tindaklanjut,” paparnya.
Setelah Imam Kambali menandatangani nota kesepakatan dan memberikan pada Aqwa Dzawit, para pengunjuk rasa dari HMI Cabang Tulungagung ini pun kemudian membubarkan diri dan meninggalkan Kantor DPRD Tulungagung. (wed)

Tags: