BPD Sidoarjo Desak Bupati Saiful Ilah Konsisten Jalankan SK 530

Para BPD berorasi menuntut Bupati Sidoarjo konsisten menjalankan keputusannya. [achmad suprayogi/bhirawa]

Sidoarjo, Bhirawa
Dinilai tak konsistensinya Pemkab Sidoarjo dalam menerapkan peraturan. Puluhan BPD (Badan Permusawaratan Desa) yang tergabung dalam FBD (Forum Permusyawartan Desa) Kab Sidoarjo yang mewakili 18 kecamatan se Sidoarjo demo ke Pendopo Kabupaten Sidoarjo.
Kedatangan mereka menuntut Pemkab Sidoarjo untuk menjalankan SK Bupati 530 Tahun 2017. Karena dalam SK Bupati 530 Tahun 2017 itu terkait tunjangan BPD yang sudah memenuhi standar sama seluruh BPD Sidoarjo, yakni tunjangan untuk Ketua Rp900 ribu, Wakil Ketua Rp800 ribu, Sekretaris Rp750 ribu, Ketua Bidang Rp700 ribu dan anggota Rp600 ribu.
Sangat disayangkan, belum direalisasikan sudah muncul lagi SK Bupati 686 Tahun 2017 yang dipertegas lagi dengan Surat Edaran Bupati Nomor 7595 yang menegaskan, tunjugan untuk Ketua BPD sebesar Rp500 ribu, Wakil Ketua Rp400 ribu, Sekretaris Rp350 ribu, Ketua Bidang Rp300 ribu, dan anggota Rp250 ribu, dan atau sesuai kemampuan desa.
”Kondisi ini sangat memprihatinkan, karena Bupati tak konsisten menerapkan peraturan atau tidak konsisten terhadap keputusannya,” ujar Ketua FBD Kab Sidoarjo, Sigit Setiawan.
Belum lama berorasi, mereka akhirnya diterima Wakil Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin didampingi Asisten I, Heri Susanto dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa M. Ali Imron bersama jajarannya di raung pertemuan Pendopo Pemkab Sidoarjo.
Dalam pertemuan itu, mereka pun menyampaikan berbagai uneg – unegnya. Termasuk terkait SK dan beberapa hal lain seputar BPD di Sidoarjo. Sekitar satu jam pertemuan tak membuahkan hasil. Perwakilan BPD keluar dari Pendopo dan terlihat sangat kecewa. ”Tidak ada kepastian, produk hukumnya juga tidak jelas. Kami akan terus berjuang,” jawab Sigit saat meninggalkan Pendopo.
Usai pertemuan, Wakil Bupati Sidarjo, Nur Ahmad Syaifudin mengatakan, kalau dalam pertemuan tadi pihaknya cuma menemui, dan menerima aspirasi para perwakilan BPD, kami akan melaporkan semuanya kepada Bupati Sidoarjo bagaimana solusi selanjutnya.
”Intinya mereka ingin SK Bupati 530 tetap diberlakukan. Padahal, dalam SK Bupati 686 bukan merevisi tapi bentuk SK perubahan. Jadi bisa dipilih SK yang pakai” kata Wabup Nur Ahmad.
Menurutnya, jika desa mampu memberikan tunjungan maksimal kepada BPD, tak masalah. Karena SK perubahan itu memang untuk mengantisipasi desa yang tak mampu keuangannya.
Kendati demikian, pihaknya mengaku sudah menampung aspirasi para BPD dan akan menyampaikannya ke bupati, untuk pembahasannya. ”Yang pasti, tunjangan BPD memang harus dari APBDesa, tak bisa lewat APBD melalui BKK (Bantuan Keuangan Khusus). Sebab, BKK hanya bisa untuk kegiatan. Bukan tunjangan,” tegas Cak Nur sapaan akrabnya. [ach]

Tags: