Tim Navigasi Diberi Batas Waktu 14 Agustus Sudah Masukkan Program

Khofifah Indar Parawansa

Surabaya, Bhirawa
Tim navigasi Gubernur Jatim Terpilih 2019-2024 Khofifah Indar Parawansa di-deadline 14 Agustus untuk sudah menyelaraskan program. Batas waktu tersebut diberikan sebelum dimulainya pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPABD) 2019.
“Kami identifikasi apa yang sebetulnya merupakan janji kampanye di luar (program) Nawa Bhakti Satya. Menurut saya Pakde Karwo (Gubernur Jatim Dr H Soekarwo) sangat akomodatif dan sudah di-follow up oleh Pak Plt Sekdaprov (Jumadi),” ujar Khofifah, Kamis (2/8).
Mantan Menteri Sosial tersebut memastikan, sebelum batas waktu diberikan oleh pemprov masih akan ada dua pertemuan lagi dengan tim navigasi program. Pertemuan itu guna menyisir kembali serta mengurai secara khusus tentang program Nawa Bhakti Satya dan janji kampanye. “Saya minta dikarantina saja. Kan teman-teman sudah tiga mingguan jalan,” ungkapnya.
Hanya saja, Khofifah belum tahu secara pasti, sembilan program yang telah dicanangkan bisa masuk seluruhnya dalam RAPBD 2019 atau tidak. Dirinya masih menerka berapa porsi anggaran yang bisa digunakan. “Saya kemarin tanya kuenya berapa,” sebutnya.
Pastinya, saat ini tim berjalan terus guna menyisir RPJMD dan KUA-PPAS. Kendati demikian, diakui Khofifah sebenarnya banyak program yang berkelanjutan. Program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera (Jalin Matra) misalnya, selama ini Ketua PP muslimat NU tersebut memandang sudah bagus. Tinggal melihat bagaimana supaya menjadi satu dengan program Keluarga Harapan (PKH).
“Kita bisa memotret di zoom itu, bahasa saya daerah tertentu, RTRW tertentu, supaya intervensi dengan kemiskinan bisa lebih efektif,” bebernya.
Kemudian soal Bakorwil, alumni Unair tersebut melihat bahwa bisa dipakai sebagai pusat informasi super koridor. Kendati Kemendagri masih mempertanyakan tentang penting tidaknya lembaga tersebut. Khofifah menganggap, Bakorwil dapat digunakan untuk berbagai kegiatan. Seperti milineal jobs center dan pendampingan communal branding. Dengan begitu tidak perlu lagi membangun kantor baru guna merealisasikan program dan janji kampanye ini.
“Saya merasa Bakorwil akan jadi pintu di mana saya akan sampaikan pusat info super koridor. Jadi jangan dibayangkan bikin kantor baru. Namun eks karesidenan nanti multi fungsi. Pusat informasi super koridor butuh lawyer yang bisa Bahasa Inggris, translator dan operator. Saya sampaikan itu juga kemarin kepada Pak Jumadi,” tandasnya. [cty]

Tags: