Tiga Jabatan Eselon II Masih Plt, Komisi A Dorong Pengisian Jabatan Secepatnya

foto ilustrasi

DPRD Surabaya, Bhirawa
Meski ada rotasi di tubuh Pemkot Surabaya, namun ternyata masih ada jabatan eselon II yang masih dihuni Pelaksana Tugas(Plt). Karena itu Komisi A mendorong pemkot untuk mengisi seluruh jabatan di tubuh birokrasinya.
Ketua Komisi A Herlina Harsono Njoto menyampaikan apresiasi atas pelantikan 350 pejabat beberapa waktu lalu, salah satunya Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) yang sebelumnya kosong selama beberapa bulan.
Namun demikian, ia mempertanyakan masih adanya beberapa jabatan kosong, kendati mutasi sudah dilakukan. Beberapa jabatan itu, yakni Kepala RSUD Dr Soewandi, Kepala Dinas PMK dan Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau.
” Masih ada tiga posisi eselon II yang kosong. Yang paling urgen Kepala RSUD Dr Rumah Sakit Soewandi karena sudah sangat lama belum definitif,” ujar Herlina dikonfirmasi di gedung dewan.
Herlina berkeyakinan sebenarnya SDM Pemkot Surabaya yang potensial banyak. Hanya saja, ia memperkirakan mereka belum mendapatkan kesempatan.
Ia berharap, di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang saat ini pimpinannya dijabat Pelaksana Tugas (Plt) melakukan peningkatan kapasitas SDM di bawahnya, agar mumpuni mengisi jabatan Kepala OPD.
“Kami berharap, pejabat di bawah Kepala OPD diberi pelatihan dan peningkatan kapasitas,” terangnya.
Menurut politisi Partai Demokrat ini, posisi Plt di jajaran eselon II sudah pasti merupakan rangkap jabatan. Ia menilai pejabat yang rangkap jabatan tak akan optimal dalam menjalankannya, karena bidang tugas yang berbeda.
“Kami memahami pengisian jabatan hak dan wewenang wali kota. Namun, wali kota juga bertugas menjaga proses kepemimpinan di masing-masing dinas agar berkesinambungan,” kata Herlina.
Anggota Komisi A yang lain, Fatkhur Rohman mengaku senada dengan ketua komisinya. Menurutnya rangkap jabatan di jajaran eselon II membuat pejabat yang bersangkutan tidak optimal bekerja.
” Dalam rangka memastikan target pembangunan Kota Surabaya tercapai pada 2018 ini, menurut saya memang lebih baik jangan ada rangkap jabatan. Kepala SKPD juga bisa lebih fokus dalam bekerja,” ujar Ftakhur dikonfirmasi kemarin.
Fatkhur mengaku pihaknya paham Pemkot Surabaya pasti memiliki banyak pertimbangan dalam penempatan personel di sebuah OPD. “Tapi saya yakin, demi pelayanan publik yang lebih baik, problem ini harus didorong untuk segera teratasi. Ya Kepala OPDnya harus definitif,” terang mantan ketua Pansus Perda Organisasi Perangkat Daerah ini. [gat]

Tags: