Raperda Perubahan Nama Jalan, Pansus Beri Sinyal Kembalikan ke Pemkot

Kemacetan di Jalan Dinoyo Surabaya, Rabu (1/8). Pemkot Surabaya dan Pemprov Jatim akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terdampak perubahan sebagian ruas jalan di Dinoyo dan Gunungsari. [trie diana/bhirawa]

DPRD Surabaya, Bhirawa
Meski masa kerja Pansus Raperda Perubahan Nama Jalan berakhir 5 Agustus, namun polemik masih terjadi. Bahkan Ketua Pansus Fatchul Muid justru mensinyalkan bakal mengembalikan Raperda Perubahan Nama Jalan ini ke Pemkot Surabaya.
“Arahnya kayaknya nanti kita kembalikan ke Pemkot Surabaya,” ujar Ketua Pansus Raperda Fatchul Muid, Rabu (1/8).
Legislator Partai NasDem ini menjelaskan rencana perubahan nama jalan sudah menjadi perhatian nasional. Semua pihak memberikan sikap. Pro dan kontra di masyarakat ini menjadi alasan Pansus agar berhati-hati dalam menggodok Raperda. “Ini tahun politik, jangan sampai salah keputusan ujung-ujungnya kita habis,” jelasnya.
Dia berharap anggota Pansus tidak berpikir hanya untuk menyelesaikan pembahasan dengan menghasilkan keputusan. Muid mengajak Pansus menelisik dampak yang akan ditimbulkan pasca pembahasan selesai.
“Makanya kita harus hati-hati. Kita serahkan saja nanti ke Banmus (Badan Musyawarah) tanpa keputusan apa-apa, terserah Banmus nanti gimana,” tegasnya.
Terpisah, Anggota Pansus Raperda Perubahan Nama Jalan, Junaedi mengungkapkan dari hasil konsultasi dengan Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Jatim, Pemkot Surabaya dan Pemprov Jatim akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terdampak perubahan sebagian ruas jalan di Dinoyo dan Gunung sari.
Sosialisasi yang dilakukan berkaitan dengan administrasi dan pembiayaan perubahan dokumen kependudukan dan aset yang dimiliki oleh masyarakat terdampak. Jika ada kendala di lapangan, maka Pemprov Jatim dan Pemkot Surabaya juga siap mendampingi.
Junaedi mengungkapkan, target penyelesaian perubahan dokumen yang dimiliki warga sekitar satu bulan. “Jika masyarakat mengurusnya tepat waktu. Satu bulan selesai,” paparnya
Perubahan nama jalan di Dinoyo sepanjang 300 meter dari ruas jalan yang ada, dengan jumlah warga terdampak sekitar 89 KK. Sedangkan di Jalan Gunungsari, ruas jalan yang diganti sepanjang 2.000 meter dan jumlah warga terdampak sekitar 543 KK.
Wakil Ketua Komisi D ini mengatakan, Pemprov Jatim dan Pemkot Surabaya sudah membentuk tim koordinasi bersama. Dalam tim tersebut, Pemkot Surabaya melibatkan 17 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tim tersebut bertugas memberikan pelayanan kepada warga terdampak perubahan nama jalan yang dipusatkan di kantor-kantor pemerintah. “Untuk Gunungsari, tempatnya di Kecamatan Wonokromo. Sedangkan, Dinoyo berada di Kelurahan Keputran,” katanya.
Junaedi menyebutkan dalam sosialisasi yang dijadwalkan berlangsung 7-8 Agustus mendatang, selain dihadiri perwakilan Pemprov Jatim juga Pemkot Surabaya dan pihak lain terkait. [gat]

Tags: