Petakan Masalah Anak, Butuh Intervensi Berbasis Wilayah

Ketua Taman Baca Kawan Kami Kartono (dua dari kanan) menerima kunjungan Anggota Komisi E DPRD Surabaya Reni Astuti (dua dari kanan).

Anak-anak yang Ditinggalkan di Eks Lokalisasi Dolly (3 – Habis)
Kota Surabaya, Bhirawa
Wajah eks lokalisasi Dolly telah banyak berubah. Tempat-tempat hiburan malam dan etalase yang dulu memajang wanita pemuas lelaki, beralih menjadi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Lingkungan untuk anak tumbuh dan berkembang pun kian kondusif. Namun, tugas belum berarti rampung.
Empat tahun yang lalu, Wali Kota Surabaya dengan sepenuh tekadnya menutup lokalisasi Dolly. Usaha itu berhasil meski dengan banyak pertentangan. Kecemasan terhadap masalah ekonomi pun berangsur tertangani.
Di sisi lain, anak-anak juga dapat menikmati masa kecil dan remajanya tanpa pemandangan kusam bisnis asusila dan hiburan malam. Walau, tidak semua anak memiliki cerita yang sama-sama indah. Khususnya mereka yang mengisi hari-harinya tanpa kasih sayang utuh dari keluarga.
Menurut Ketua Taman Baca Kawan Kami di Kelurahan Putat Jaya Kartono, kondisi lingkungannya telah berangsur membaik. Khususnya dari segi ekonomi yang mendapat perhatian serius dari Pemkot Surabaya. Namun, terkait masalah anak yang memiliki latara belakang keluarga bermasalah masih cukup memprihatinkan.
“Kalau mau di data, satu gang tempat saya ini ada lebih sepuluh anak yang tidak punya akta kelahiran. Kalau didata sampai tingkat RW (03), 20 anak saja lebih itu,” tutur Karnoto.
Anak-anak yang tidak memiliki akta kelahiran tersebut, lanjut dia, mayoritas tidak memiliki orangtua yang utuh. “Dulu kan anaknya mbak-mbak (pekerja seks komersial) yang dirawat oleh orang sini. Ada yang orangtuanya kerja di café tapi kos di sini sama anaknya tapi tidak tau siapa ayahnya,” tutur dia. Mereka, lanjut dia, ada yang masih berstatus pendatang dan tidak berani pulang karena sudah membawa anak.
Kalau bicara soal anak, nasib mereka semestinya juga mendapat perhatian khusus. Terlebih Surabaya telah melabeli diri sebagai kota layak anak. “Kami tidak bicara soal kependudukan. Tapi kami bicara soal anak-anak yang harus diperhatikan. Perhatian dari sisi ekonomi sudah cukup bagus, tapi perhatian kepada anak yang masih kurang,” tutur dia.
Anggota Komisi E DPRD Surabaya Reni Astuti menuturkan, perkembangan Dolly secara bertahap telah menunjukkan perubahan yang sangat positif. Baik dari sisi ekonomi maupun lingkungan sosialnya. Namun, tidak dipungkiri masih ada banyak problem yang belum usai dan membutuhkan intervensi kuat dari pemerintah.
“Hari ini (kemarin) kebetulan saya menyapa masyarakat di sana. Ada saja problemnya, termasuk masalah anak, ” tutur dia, Minggu (5/8). Di wilayah tersebut, lanjut dia, ada anak yang ditinggalkan orangtua karena masalah hukum sampai anak yang tidak jelas pasti siapa orangtuanya. Karena itu, anak-anak tersebut hingga kini belum mengantongi akta kelahiran. “Kalau anak sampai tidak punya akta kelahiran, mereka akan kesulitan mengakses program-program pemerintah yang dibutuhkan, ” tutur anggota komisi yang membidangi masalah pendidikan tersebut.
Reni memastikan, tanggung jawab pemerintah pasca penutupan eks lokalisasi dolly belum usai. Anak-anak dari keluarga yang tidak sehat seperti itu membutuhkan intervensi yang berbeda dan khusus. Karena anak-anak yang sudah sekolah di negeri dan gratis tidak berarti mereka aman dari ancaman putus sekolah.
“Di situ perhatian guru terhadap anak menjadi sangat penting, ” tutur dia. Di sisi lain, pemerintah juga harus memiliki pemetaan wilayah-wilayah rentan. Sehingga setiap wilayah itu mendapatkan intervensi yang berbeda dan sesuai kebutuhan. “Misalnya eks lokalisasi Dolly yang dianggap sensitif ini. Intervensi dari sisi ekonomi keluarganya sampai pada anak-anak yang rentan putus sekolah harus mendapat perhatian penuh dari dinas-dinas terkait, ” tutur dia.
Tidak hanya pemerintah level kota, lurah yang bertugas di lokasi tersebut juga diharapkan lebih pro aktif. Mereka yang harus perhatian terhadap setiap problem pendidikan dan kesehatan. “Butuh pendekatan personal yang kuat terhadap masyarakat. Tidak hanya informasi-informasi formal, ” kata dia.
Sementara itu, Anggota Dewan Pendidikan Surabaya Yuli Purnomo menambahkan, latar belakang keluarga yang tidak sehat, broken home misalnya, sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak. Meskipun dalam praktiknya, orangtua masih mencukupi anak secara materi. “Kecukupan materi saja dari orangtua tidak cukup. Anak-anak ini butuh kasih sayang, butuh perhatian, butuh lingkungan sosial yang sehat,” tutur dia.
Menurut Yuli, upaya pemerintah mencegah anak putus sekolah telah berjalan sangat maksimal. Kerjasama dari dinas terkait hingga ke tingkat RT – RW telah berjalan maksimal. Meski demikian, fenomena anak rentan putus sekolah masih terus ada. Salah satunya ialah karena anak-anak sudah enjoy dengan kehidupan sosial. “Mereka yang enjoy dengan mengamen di jalan, kadang susah diajak kembali fokus dengan dunianya sebagai anak-anak dan tugasnya belajar di sekolah,” tutur dia.
Dengan adanya pendidikan gratis, lanjut Yuli, bukan berarti tanggung jawab orangtua telah tuntas. Mereka tetap tidak boleh pasrah dengan perkembangan anaknya. Karena itu, ada bina keluarga remaja dan bina keluarga balita yang harus terus dioptimalkan. [Adit Hananta Utama]

Tags: