Pen-capres-an (sudah) Final

Bakal calon presiden dan wakil presiden telah didaftarkan ke KPU (Komisi Pemilihan Umum). Pemilihan presiden (pilpres) serentak dengan pemilu legislatif (pileg) tahun 2019, diikuti dua pasangan calon. Kini tim sukses parpol pengusung calon presiden dan wakil presiden (Capres-wapres), bekerja lebih keras mengenalkan kepada masyarakat. Kinerja tim sukses wajib menjamin keutuhan nasional. Bersama penyelenggara pemilu mewujudkan pesta demokrasi lebih berkualitas.
Pemisahan sosial “diametral” dampak sosialisasi pasangan Capres-wapres, petut diwaspadai bersama. Maka tim sukses mesti bekerja seksama, menghindari dampak negatif. Terutama kampanye terselubung melalui media sosial (medsos). Sejak pengumuman dua bakal calon presiden, telah terbukti adanya “tawur sosial” di medsos. Berjuta-juta narasi, dan olok-olok ditebar. Begitu juga fakta-fakta, dan data hoax di-posting luas.
Berbagai tanda pagar (tagar) juga telah menunjukkan permusuhan nyata. Misalnya, tagar yang ditulis pada kostum, telah menimbulkan bentrok antar-pendukung. Begitu pula seluruh medsos (facebook, WhatsApp, twitter, instagram, sampai email), dan sejenisnya, telah dijadikan arena perseteruan. Sehingga diperlukan kinerja lebih keras aparat BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara). Termasuk penguatan Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure (ID-SIRTII).
Perseteruan melalui dunia maya (medsos) telah lama dimulai, bagai “perang terbuka” tanpa batas. Berbagai konten berbasis medsos, telah dimanfaatkan untuk propaganda. Sekaligus menghantam pihak lain yang dianggap sebagai penghalang. Tanpa batas kebebasan menyatakan pendapat, nyata-nyata telah menyebabkan kegaduhan sosial. Persatuan dan ketahanan nasional, bisa terancam. Padahal sudah terdapat UU 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
UU ITE pada pasal 28 ayat (2), dinyatakan larangan: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).” Larangan disertai dengan hukuman memadai, tercantum dalam pasal 45 ayat (2). Hukumannya berupa pidana penjara selama 6 tahun ditambah denda.
Larangan UU ITE, sesuai dengan amanat konstitus, sebagai batasan hak asasi manusia, agar tidak menabrak hak dan kebebasan orang lain. UUD pada pasal 28J ayat (2). “… setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”
Dua pasang Capres-wapres sudah di-jago-kan oleh koalisi parpol. Mereka adalah pasangan Joko Widodo – KH. Ma’ruf Amin, diusung koalisi enam parpol peserta pemilu 2014 lalu. Yakni, PDIP, Golkar, PKB, PPP, Nasdem, dan Hanura. Koalisi “Indonesia Cerdas” berkekuatan 337 kursi parlemen (60,17%). Ditambah empat parpol baru (peserta pemilu tahun 2019 mendatang).
Pasangan yang lain, Prabowo Subianto – Sandiaga Uno, diusung koalisi empat parpol peserta pemilu 2014. Yakni, Gerindra (73 kursi DPR), Demokrat (61), PAN (49), dan PKS (40). Sehingga total kekuatan di parlemen sebanyak 223 kursi (39,82%). Serta didukung satu parpol peserta pemilu tahun 2019. Berdasar pemilu legislatif tahun 2014, terdapat 10 fraksi perwakilan parpol memiliki kursi di parlemen. Seluruhnya mendukung salahsatu Capres-wapres.
Pilpres merupakan amanat UUD pasal 6A ayat (1). Dinyatakan, “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.” Harus diakui, persaingan dalam pilpres 2019 akan sangat ketat. Ini disebabkan kontestan pilpres cuma dua pasang. Tetapi suasana diametral harus bisa berjalan ramah sosial.

——— 000 ———

Rate this article!
Tags: