Ketua Panwaslu Nganjuk Disidang DKPP

Terindikasi tidak netral dan melanggar kode etik, Ketua Panwaskab Nganjuk Abdul Syukur Junaedi diperiksa DKPP.

Diduga Tak Netral dan Langgar Kode Etik
Nganjuk, Bhirawa
Diduga melanggar kode etik dan berpihak ke salah satu paslon, Ketua Panitia Pengawas Kabupaten (Panwaskab) Nganjuk Abdul Syukur Junaedi diperiksa oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP). Kasus ini mencuat setelah adanya laporan dari tim hukum Paslon Siti Nurhayati (Hanung)-Bimantoro Wiyono. DKPP memeriksa dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dengan teradu Ketua Panwaslu Kabupaten Nganjuk Abdul Syukur Junaedi. Sidang melalui video conference dengan Ketua majelis Alfitra Salamm berada di Jakarta dan anggota majelis dari Tim Pemeriksa Daerah Nunuk Nurwardini, Moh. Amin dan Eko Sasmito yang berada di kantor Bawaslu Provinsi Jatim.
Selaku Pengadu Ir. Siti Nurhayati & Bimantoro Wiyono memberikan kuasa kepada Elza Syarief SH, Imam Ghozali SH dan Bambang Sukoco SH. Agenda sidang kali ini adalah mendengarkan pokok-pokok pengaduan pengadu dan mendengarkan jawaban dari pihak Teradu.
Ada pun yang menjadi pokok pengaduannya adalah Teradu dinilai tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara Pemilu. Imam Ghozali kuasa hukum pengadu mengungkapkan, Panwaskab Nganjuk selama perhelatan Pemilukada telah melakukan sebanyak 8 pelanggaran.
Beberapa pokok pelanggaran yang dilakukan Panwaskab antara lain, mengabaikan pengaduan ujaran kebencian (hate specht) berbau SARA, pembiaran keterlibatan Kades dalam kampanye/money politik/ penerimaan parcel, pembiaran adanya keterlibatan PNS /ASN.
“Panwaskab Nganjuk juga bersikap diam dengan adanya politik uang (beras zakat) yang disertai kaos paslon nomor urut 1, serta membekukan pengaduan politik uang yang ditangani Panwaskab Nganjuk,” ungkap Imam Ghozali, Minggu (12/8).
Imam Ghozali juga menyebut, adanya pemberian arahan Panwas Kabupaten Nganjuk kepada Panwas kecamatan untuk tidak menangani langsung temuan atau pengaduan pelanggaran Pemilu. Panwas kecamatan dikondisikan langsung melimpahkan semua kasus pelanggaran Pemilu kepada Panwas kabupaten.
“Panwas juga melakukan intimidasi kepada pelapor dengan menakut-nakuti secara verbal, sehingga pelapor tidak jadi melakukan pelaporan. Misalnya, Panwaskab mengatakan kepada pelapor kalau yang menerima maupun yang memberi akan terjerat pidana, sehingga pelapor ketakutan dan memilih tidak jadi melapor,” jelas Imam Ghozali.
Selain itu, Imam Ghozali juga mengeluhkan sulitnya bagi masyarakat dalam melakukan pengaduan secara online/ tidak aktifnya Panwas dalam pendidikan dan pengawasan bersama masyarakat.
Sementara itu, Ketua Panwaskab Nganjuk, Abdul Sukur Junaidi, saat dikonfirmasi wartawan membenarkan jika dirinya telah diperiksa DKPP terkait dugaan pelanggaran pengawasan selama Pilbup Nganjuk 2018. Kendati demikian, Abdul Sukur menilai jika pihak Panwaskab Nganjuk sejauh ini telah bekerja sesuai prosedur yang ada.
“Iya memang benar, kami dikira tidak bekerja sepanjang Pilkada berlangsung. Padahal kami sudah melakukan semua amanat undang-undang dan sesuai prosedur. Biar DKPP yang membuktikan pengaduan tersebut, yang jelas kami sudah bekerja dengan benar,” bantah Sukur.  [ris]

Rate this article!
Tags: