Keterbukaan Informasi Kunci Kesuksesan Pileg dan Pilpres

Asisten I Sekdaprov Jatim Bidang Pemerintahan Dr Suprianto SH MH, saat menghadiri acara Forum Koordinasi dan Konsultasi Keterbukaan Informasi Publik Menentukan Kualitas Keberhasilan Pileg dan Pilpres 2019.

Pemprov Jatim, Bhirawa
Keterbukaan informasi publik yang semakin sempurna, bisa menjadi kunci sukses Pemilu Legislatid dan Pemilu Presiden 2019. Meski sampai saat ini keterbukaan informasi publik dalam pemilu menjadi krusial, dan berbagai permasalahan terkait pengimplementasian informasi publik masih saja terjadi.
“Saya berharap badan publik pemerintah dan non pemerintah mengoptimalkan peran dan fungsi serta penguatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di satuan kerja atau lembaganya, khususnya dalam meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan informasi publik kepada masyarakat sebagai pengguna informasi,” ujar Gubernur Jatim Dr H Soekarwo, dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Asisten I Sekdaprov Jatim Bidang Pemerintahan Dr Suprianto SH MH, saat acara Forum Koordinasi dan Konsultasi Keterbukaan Informasi Publik Menentukan Kualitas Keberhasilan Pileg dan Pilpres 2019, di Surabaya, Kamis (2/8).
Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Soekarwo, mengatakan, badan publik sebagai penyedia informasi wajib memberikan pelayanan publik yang baik dan keterbukaan informasi yang menjadi fokus. Sehingga dapat mencegah kemungkinan timbulnya pengaduan publik dan menekan terjadinya sengketa informasi bagi badan publik.
Dengan perkembangan teknologi informasi dan transparansi informasi saat ini, lanjutnya, telah membawa implikasi positif terhadap kecepatan arus diseminasi informasi sebagai lembaga atau badan publik, yang memiliki peran sangat strategis. Utamanya dalam perkembangan demokrasi yang sehat di Indonesia.
“Keterbukaan informasi publik suatu lembaga menjadi salah satu sarana komunikasi bagi masyarakat. Baik dalam dunia bisnis, sosial, budaya, politik dan pemerintah,” ungkapnya.
Memasuki era Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, katanya, hendaknya mendorong aparatur penyelenggara negara, untuk lebih berperilaku positif dan terbuka, dalam menjalankan fungsi dan perannya sebagai abdi negara. Serta meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik yang berbasis teknologi informasi, yang sederhana, murah dan mudah diakses oleh publik.
Sebagaimana amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, lanjutnya, bahwa setiap badan publik pemerintah maupun badan publik non pemerintah untuk mewujudkan pelayanan cepat dan sederhana. Setiap badan publik wajib menunjuk PPID serta mengembangkan sistem pelayanan informasi sesuai standar pelayaan publik yang berlaku secara nasional.
“Dengan adanya forum ini, maka KPU (Komisi Pemilihan Umum) sebagai badan publik non pemerintah wajib membentuk PPID dengan maksud untuk lebih memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat yang membutuhkan informasi terkait peran KPU sebagai penyelenggara pemilu,” ungkapnya. [iib]

Tags: