Kejari Tanjung Perak Periksa Wakil Ketua DPRD Surabaya

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Darmawan saat ditanyai terkait pemeriksaan kasus Jasmas yang menyeretnya sebagai saksi di Kejari Tanjung Perak, Rabu (1/8).[abednego/bhirawa]

(Penyidikan Dugaan Korupsi Jasmas)
Surabaya, Bhirawa
Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak terus mendalami dugaan korupsi dana hibah Pemkot Surabaya berbentuk dana Jaring Aspirasi Masyarakat (Jasmas) 2017. Salah satunya dengan memeriksa Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Darmawan, Rabu (1/8).
Darmawan diperiksa sebagai saksi dalam dugaan korupsi Jasmas untuk pembelian terop, sound system, dan kursi. Dijumpai saat istirahat di sela-sela pemeriksaan, Darmawan mengaku tidak keberatan dengan langkah Kejaksaan memintai keterangan terhadap dirinya. Bahkan pemeriksaan ini diakui Darmawan sebagai kesempatan bagi dirinya untuk menjelaskan terkait perkara ini.
“Tadi (Rabu kemarin, red) saya diperiksa sekitar pukul 10.00. Saya tidak mengetahui dan tidak tidak terlibat dalam dugaan korupsi ini. Malah dengan dipanggilnya saya kesini, akan saya ceritakan semuanya (klarifikasi, red),” kata Darmawan di Ruang Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Tanjung Perak, Rabu (1/8).
Pria yang akrab disapa Aden ini menjelaskan, mulanya dia menemui seseorang bernama Agus di ruangannya di DPRD Kota Surabaya. Saat itu Agus menawarkan pengadaan terop di sejumlah RT dan RW di Surabaya. Tawaran tersebut ditolaknya, dan pihaknya meminta Agus untuk menawarkan langsung terop tersebut pada RT dan RW yang membutuhkan.
“Saya tidak kenal dengan yang namanya Agus. Tahunya ketika dia ke kantor saya, itupun sekali saja. Dan menawarkan hal itu, tapi jelas keliru. Apa kapasitas saya terkait penawarannya. Sekali lagi saya tidak tahu itu (dugaan korupsi Jasmas, red),” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Tanjung Perak Surabaya Lingga Nuarie mengaku, kasus Jasmas yang ditangani Kejaksaan saat ini masih dalam penyidikan umum. Ditanya terkait dugaan korupsi ini, Lingga menegaskan penyidik Pidsus sudah menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi. Namun dalam penyidikan umum ini penyidik belum menetapkan calon tersangkanya.
“Pemanggilan saksi-saksi, termasuk anggota dewan ini bertujuan untuk membuat terang dugaan kasus korupsi Jasmas ini. Terlebih mengenai berapa besaran dana Jasmas tiap anggota dewan,” tegasnya.
Disinggung mengenai dugaan kerugian negaranya, Lingga enggan merincikan dengan alasan masih dalam pendalaman. Pihaknya pun menegaskan jika masih memerlukan pemeriksaan saksi-saksi terkait kasus ini. Termasuk masih menunggu hasil audit guna penentuan berapa nilai pastinya kerugian dari kasus ini.
“Intinya dugaan korupsi ini berkutat di mark up dan fiktif. Kerugian negaranya masih menunggu hasil audit.
Sebelumnya, penyidik Pidsus Kejari Tanjung Perak memanggil anggota DPRD Kota Surabaya, Binti Rochma guna pemeriksaan dugaan korupsi dana Jasmas 2017. Politisi dari Partai Golkar tersebut diperiksa pada Selasa (31/7) kemarin.
Sebagaimana diberitakan, dugaan korupsi dana Jasmas ini ditingkatkan ke penyidikan berdasarkan surat perintah yang telah ditandatangani Kajari Tanjung Perak Rachmad Supriady, SH MH, dengan Nomor Print-01/0.5.42/Fd.1/02/2018 tertanggal 8 Februari 2018 lalu.
Penyimpangan dana hibah ini diduga dengan cara pengadaan barang. Beberapa pengadaan yang dikucurkan oleh Pemkot Surabaya, di antaranya untuk pengadaan terop, kursi, meja dan sound system. Namun, pengadaan tersebut diduga terjadi penggelembungan (mark up). [bed]

Tags: