Kades Katerban Diamankan Tim Saber Pungli

Muhamad Subur, Kades Katerban

Diduga Pungli Program PTSL
Nganjuk, Bhirawa
Mohamad Subur (46) Kades Katerban Kecamatan Baron bersama lima orang lainnya diamankan tim sapu bersih (Saber) pungutan liar (pungli) Polres Nganjuk. Penangkapan oknum kepala desa dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kantor Desa Katerban, terkait dengan dugaan pungli program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Kapolres Nganjuk AKBP Dewa Nyoman Nanta Wiranta saat dihubungi melalui telepon genggam membenarkan adanya penangkapan oknum kades tersebut. Penangkapan dilakukan setelah salah seorang warga sedang mengurus sertifikat tanah melalui kepala desa dan dimintai uang senilai Rp 2 juta.
“Dalam program PTSL terdapat seribu lebih sertifikat yang diurus oleh Kades. Indikasinya oknum kepala desa tersebut melakukan pungutan liar dari program PTSL,” terang Kapolres Nganjuk.
Kapolres juga menyebutkan pihaknya masih melakukan pendalaman terkait dugaan pungli program PTSL yang dilakukan kades Katerban. Karena itu kini penyidik masih melakukan pemeriksaan saksi serta mengumpulkan barang bukti.
Zainal Abidin, warga desa setempat, menyampaikan, setiap pengurusan satu sertifikat tanah dari PTSL, rata-rata dikenakan biaya Rp 1 juta. Pria yang pernah mengurus sertifikat jalur PTSL ini membayar langsung lewas kades di kantor desa. “Kebetulan pas diundang di balai desa, saya tidak datang. Terus disuruh bayar satu juta, saya langsung iya saja,” terang Zainal yang ngaku ngurus 4 sertifikat bidang tanah.
Selain mengamankan oknum kepala desa, pihak kepolisian juga memanggil sejumlah saksi yang diduga mengetahui adanya praktik pungli di desanya. Diantaranya, yang diperiksa adalah perangkat desa setempat. sedikitnya ada 6 saksi yang dimintai keterangan, termasuk Kades Katerban.
Selain dilakukan di Polres Nganjuk, pemeriksaan juga dilakukan di kantor kepala desa setempat, serta mencari berkas lain di Kantor Badan Pertanahan (BPN) Nganjuk. Kendati kades Katerban sudah diamankan, namun hingga saat ini belum satupun ditetapkan sebagai tersangka. Tampaknya, pihak kepolisian masih terus mendalami kasus tersebut, guna mengetahui pola punglinya.
Hal senada juga diungkapkan Sutarjo warga Dusun Sumurputat Desa Katerban salaah satu pemohon program PTSL yang tidak puas dengan proses program PTSL di Desa Katerban. transparansinya teknis pelaksanaan penentuan biaya dan tahapan sosialisasi PTSL di Desa Katerban tidak jelas.
Parahnya lagi, masih kata Sutarjo, kurang lebih 760 berkas permohonan sertifikat masal yang diajukan ke BPN tahun 2017 silam sampai saat ini seluruhnya belum jadi. Padahal biaya dari masyarakat pemohon sebesar Rp 1 juta per bidang sudah dibayarkan kepada panitia desa dibuktikan dengan bukti terima pembayaran.
Menurut Sutarjo penentuan biaya program PTSL dilakukan secara sepihak tidak melalui musyawarah dengan warga yang mengajukan permohonan program PTSL. [ris]

Tags: