Jaksa Minta Majelis Hakim Menolak Eksepsi Terdakwa Petinggi Sipoa

Dua terdakwa petinggi Sipoa Grup saat mendenggar tanggapan jaksa atas eksepsi yang diajukan di PN Surabaya, Kamis (2/8). [abednego/bhirawa

PN Surabaya, Bhirawa
Sidang dugaan kasus penipuan dan penggelapan jual beli apartemen Royal Avatar World (Sipoa Grup) senilai Rp 12 miliar kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Kamis (2/8). Persidangan kali ini mengagendakan tanggapan Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas eksepsi (keberatan) yang diajukan terdakwa Klemens Sukarno Candra dan Budi Santoso.
Di hadapan Ketua Majelis Hakim I Wayan Sosiawan, Jaksa Rahkmad Hari Basuki menilai eksepsi kedua terdakwa telah menyeberang dan menyusup ke materi pokok perkara. Oleh karena itu, jaksa dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim ini meminta agar Majelis Hakim menolak eksepsi tim penasihat hukum dari kedua terdakwa.
Jaksa yang akrab disapa Hari ini menyatakan jika surat dakwaan ini dibuat secara cermat dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana disyaratkan pada Pasal 143 ayat 3 KUHAP. Yakni mengenai uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.
“Dakwaan telah disusun secara jelas dan sistematis, karenanya kami meminta agar Majelis Hakim memerintahkan persidangan memeriksa pokok perkara terdakwa pada sidang selanjutnya,” kata Jaksa Rahkmad Hari Basuki saat membacakan tanggapan terhadap eksepsi terdakwa, Kamis (2/8).
Hari juga menampik dalil-dalil eksepsi dari kuasa hukum terdakwa terkait dakwaan satu dan dakwaan dua yang uraiannya sama persis atau copy paste. Padahal, lanjut Hari, dalam dakwaan satu dan dakwaan dua jelas berbeda sesuai pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 36K/Kr/1968.
“Walaupun surat tuduhan tidak menyebutkan fakta dan keadaan yang menyertai perbuatan yang dituduhkan tidak secara lengkap tergambar. Hal itu tidak dengan sendirinya mengakibatkan batalnya putusan,” tegasnya.
Menanggapi tanggapan JPU, Majelis Hakim I Wayan Sosiawan sepakat menunda persidangan pada Kamis 9 Agustus mendatang. “Sidang ditunda sampai Kamis (9/8) pekan depan dengan agenda putusan sela,” ucap Majelis Hakim sembari mengetuk palu tanda berakhirnya persidangan.
Sementara itu, usai persidangan penasihat hukum terdakwa, Sabron Djamil P dan Desima Waruwu mengatakan, tanggapan JPU atas eksepsi terdakwa antara dakwaan satu dan dakwaan dua terdapat banyak kesamaan.
“Tanggapan jaksa sah-sah saja. Sebenarnya antara dakwaan satu dan dakwaan dua banyak persamaan,” ucap Desima Waruwu.
Sebelumnya, dalam dakwaan JPU dijelaskan bahwa akibat tidak dibangunnya Apartemen Royal Afatar World tersebut, 71 orang yang memesan Apartemen Royal Afatar World termasuk Syane Angely Tjiongan dan Dra Lind Gunawati GO melaporkan terdakwa ke SPKT Polda Jatim. Korban yang memesan Apartemen Royal Afatar World mengalami kerugian total Rp 12.388.751.690.
Atas perbuatannya, kedua terdakwa didakwa dalam dakwaan primernya Pasal 372 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan dakwaan sekundernya Pasal 378 KUHP juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang penipuan dan penggelapan. [bed]

Tags: