Dua Kades Daftar Bacaleg Kabupaten Tulungagung Gagal Masuk DCS

Suprihno

Tulungagung, Bhirawa
KPU Tulungagung akhirnya tidak memasukkan dua nama kepala desa (kades) yang mendaftar sebagai bacaleg dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Caleg DPRD Tulungagung di Pileg 2019.
Mereka dicoret oleh KPU Tulungagung karena sampai hari terakhir verifikasi tidak dapat melampirkan surat keterangan pengunduran dirinya sebagai kades telah diproses oleh pihak yang berwenang.
Ketua KPU Tulungagung, Suprihno Spd MPd, Sabtu (11/8) malam, mengungkapkan setelah KPU Tulungagung melakukan rapat pleno penetapan DCS Caleg DPRD Tulungagung terdapat 519 bacaleg yang tercantum dalam DCS.
“Ada 11 bacaleg dari 530 bacaleg yang kami coret saat verifikasi. Dua di antaranya adalah kades,” ujarnya.
Dua kades tersebut gagal masuk DCS karena tidak bisa menunjukkan surat pengunduran dirinya sebagai kades telah diproses oleh pihak yang berwenang. Yakni dari Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Tulungagung.
“Sedang sembilan bacaleg lainnya dicoret dan tidak masuk DCS karena di antaranya ada yang tidak bisa menunjukkan ijasah SMA-nya yang dilegalisir kemudian ada pula yang tidak melampirkan SKCK dari kepolisian dan surat keterangan dari PN (Pengadilan Negeri),” paparnya.
Untuk bacaleg dari kalangan ASN, menurut Suprihno, sudah memenuhi syarat dan telah melampirkan surat keterangan dari instansi yang berwenang bahwa pengunduran dirinya telah diproses.
“Mereka masuk DCS dan untuk masuk DCT (Daftar Calon Tetap) harus sudah menyerahkan surat bahwa mereka benar-benar sudah diterima pengunduran dirinya sebagai ASN sehari sebelum penetapan DCT,” tuturnya.
Rencananya, KPU Tulungagung akan mengumumkan DCT Caleg DPRD Tulungagung pada 20 September 2018 mendatang. Sedang DCS, diumumkan mulai Minggu (12/8) kemarin sampai Selasa (14/8) besok.
Menurut Suprihno, bagi mereka yang keberatan namanya tidak tercantum di DCS Caleg DPRD Tulungagung dapat mengajukan gugatan ke Bawaslu. KPU Tulungagung akan mematuhi rekomendasi yang nantinya akan diterbitkan Bawaslu terkait gugatan yang mungkin dilayangkan ke Bawaslu tersebut.
Menjawab pertanyaan, alumni Universitas Jember (Unej) ini menyatakan masyarakat bisa melakukan pelaporan terhadap nama-nama bacaleg yang masuk DCS setelah tanggal 14 Agustus 2018. “Kalau ada bacaleg yang pernah dipidana karena kasus korupsi, atau kejahatan seksual terhadap anak dan bandar narkoba itu dilaporkan masyarakat dan terbukti, maka bacaleg tersebut akan dicoret dari DCS,” tandasnya.
Selanjutnya Suprihno membeberkan partai politik dapat mengganti bacaleg yang tercoret karena pernah dipidana kasus korupsi, kejahatan seksual anak dan bandar narkoba. Selain juga dapat mengganti bacaleg yang meninggal dunia. “Kalau bacaleg yang mengundurkan diri boleh diganti asal yang mengundurkan diri itu bacaleg perempuan. Kalau bacaleg laki-laki yang mengundurkan diri tidak dapat diganti,” ucapnya. (wed)

Tags: