DPRD Kabupaten Tulungagung Imbau Gubernur Jatim Lantik Pj Bupati

Imam Kambali

Tulungagung, Bhirawa
Kalangan DPRD Tulungagung meminta Gubernur Jatim, Dr Soekarwo, melantik Pj Bupati Tulungagung yang baru setelah Dr Jarianto MSi mengakhiri masa baktinya sebagai Pj Bupati Tulungagung pada Senin (6/8) pekan depan.
Masalahnya, dengan adanya Pj Bupati Tulungagung yang baru diharapkan dapat melakukan pelantikan pejabat eselon II, III dan IV yang kini banyak terjadi kekosongan.
“Harapan dari kami DPRD Tulungagung, Gubernur dapat melantik PJ Bupati Tulungagung yang baru setelah Pak Jarianto mengakhiri masa tugasnya sebagai Pj Bupati Tulungagung. Kalau kemudian yang mengganti Pak Jarianto hanya Plt atau Pjs Bupati itu kewenangannnya terbatas,” ujar Wakil Ketua DPRD Tulungagung, Imam Kambali SE MSi, Kamis (2/8).
Rencananya, Jarianto akan mengakhiri tugasnya sebagai Pj Bupati Tulungagung pada Senin (6/8). Ia selanjutnya bakal mengabdi sebagai tenaga Widyaiswara di Badan Diklat Provinsi Jatim.
Menurut Imam Kambali, jika Gubernur Soekarwo melantik Pj Bupati Tulungagung pengganti Jarianto diharapkan dapat melakukan pelantikan pejabat eselon II, III dan IV. Seperti diberitakan Bhirawa, saat ini ada 85 jabatan kosong di lingkup Pemkab Tulungagung, dimana delapan jabatan di antaranya merupakan jabatan eselon II.
“Apalagi untuk pelantikan pejabat tersebut, kami (DPRD Tulungagung) dan Pemkab Tulungagung sudah mendapat izin dari Kementerian Dalam Negeri dan Komisi ASN (KASN). Tinggal dilakukan pelantikan oleh Pj Bupati,” paparnya.
Selanjutnya, politisi asal Hanura ini menyatakan, jika sampai Gubernur Soekarwo hanya mengangkat Pjs atau Plt Bupati Tulungagung, maka dapat dipastikan lowongnya pejabat di 85 jabatan eselon II,III dan IV baru akan terisi pada April 2019. Atau setelah enam bulan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung terpilih dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung periode 2018-2023.
“Jika ini yang terjadi kinerja di Pemkab Tulungagung tentu akan semakin terhambat. Saat ini saja sudat terhambat. Terlebih nanti jika sampai tahun 2019 dimana semakin banyak pejabat yang pensiun,” paparnya lagi.
Menjawab pertanyaan, Imam Kambali menyebut saat ini kinerja di lingkup Pemkab Tulungagung terhambat karena banyak pejabatnya yang belum definitif dan hanya sebagai plt. “Mereka pun yang menjabat plt di dinas A misalnya juga menjabat sebagai kepala dinas di dinas B. Apa ini tidak menghambat namanya. Dan itu kinerjanya menjadi tidak maksimal,” tandasnya.
Lebihlanjut Imam Kambali membeberkan relatif dekatnya masa akhir tugas Pj Bupati Jarianto membuat DPRD Tulungagung juga melakukan percepatan untuk menggelar rapat paripurna penetapan penggunaan anggaran tahun 2017. “Sesuai rencana rapat paripurna tersebut akan diadakan pada Senin (6/8), tetapi Pak Jarianto hari itu sudah purnatugas, barusan dari rapat Badan Musyawarah (Bamus) telah diputuskan untuk mengajukan rapat paripurna pada Sabtu (4/8) malam,” terangnya. (wed)

Tags: