Anggota Banggar Walk Out di Rapat KUAPPAS 2019 Kabupaten Sidoarjo

Sidoarjo, Bhirawa
Pembahasan KUA-PPAS 2019 mulai memasuki fase krusial yaitu soal persetujuan anggaran untuk gedung terpadu Pemkab Sidoarjo dan RSUD Barat (Krian). Pembahasan ini terkesan bertele-tele sehingga jadwal penyelesain KUA PPAS yang seharusya bisa diselesaikan minggu pertama Bulan Agustus, ternyata hingga kini masih mengambang.
Anggota Banggar dari Fraksi FKB, Dhamroni Chudori, dihubungi Minggu petang, meminta agar TAPD dan Banggar lebih serius melakukan pembahasan. Kepentingan masyarakat Sidoarjo harus diprioritaskan. Ia menyayangkan tindakan anggota Banggar yang walk out dalam rapat Hari Minggu (kemarin). ”Katanya kita bekerja untuk rakyat, kalau walk out begini, jadi tidak selesai pembahasannya,” ujarnya.
Sementara itu Bhirawa, sulit menggali informasi apa penyebab sebagian anggota Banggar walk out. Beberapa pihak enggan menjelaskan penyebabnya. Meski menolak menyebutkan pangkal persoalannya, namun sejumlah sumber memberi bocoran bahwa keluarnya anggota dewan dari forum pembahasan merupakan sesuatu yang prinsip. ”Pokoknya sangat prinsip, ini sudah masalah kehormatan, mas,” ujarnya. Tentu saja ini membuat awak media kian penasaran.
Kepala BPKAD Sidoarjo, Noer Rochmawati, juga menolak memberi keterangan. ”Saya nggak tahu,” katanya singkat.
Ketua Fraksi Golkar/PBB/PPP, Hadi Subiyanto, membantah, yang tidak serius itu siapa? Ia sudah sangat serius mengikuti jalannya pembahasan. Tetapi TAPD yang tidak bisa menjelaskan argumentasinya soal rujukan prioritas anggaran. Setiap kali hal itu ditanyakan, Tim TAPD tidak bisa menjelaskan. Banyak anggaran SKPD dikurangi, tanpa alasan kuat. Misalnya anggaran untuk Dinas PUPR dan Diknas.
Di KUA PPAS 2019, Pemkab mengusulkan anggaran Dinas PUPR Rp67 miliar, itupun dibantu DAK Rp10 miliar. Alokasi ini sangat jauh dari realisasi anggaran PUPR 2018 yang lebih Rp200 miliar. Padahal jalan-jalan di Sidoarjo tahun depan masih banyak yang butuh perbaikan. Justru TAPD mengusulkan anggaran Rp259 miliar untuk gedung terpadu.
Ketuas Fraksi PAN, Bangun Winarso, menyoroti minimnya anggaran Diknas. Dalam rencana kerja Diknas butuh membangun ruang kelas baru sebanyak 600 ruang, dan butuh rehab sekitar 500 ruang. Tetapi anggaran yang disediakan sangat tidak memadai. [hds]

Tags: