Wabup Mojokerto Ajak Penegak Hukum Ikut Kawal Rekrutmen CPNS

Pungkasiadi

Kab Mojokerto, Bhirawa
Rencana Pemkab Mojokerto menggelar rekruitmen seribu CPNS, yang bakal dilaksanakan secara bertahap diantisipasi Pemkab Setempat. Untuk memastikan proses berjalan fair dan clear, Wabup Mojokerto Pungkasiadi melibatkan penegak hukum untuk ikut mengawasi
”Semua proses di Pemkab Mojokerto kita selalu libatkan aparat penegak hukum untuk pendampingan. Termasuk proses rekrutmen CPNS ini,” ujar Pungkasiadi, ditemui usai menghadiri upacara resepsi HUT Bhayangkara di Polresta Mojokerto, Selasa (11/7).
Selain melibatkan penegak hukum, untuk memastikan tidak ada praktik Pungli dan sejenisnya, Wabup menyebut jika Pemkab sama sekali tak terlibat urusan tehnik proses seleksi CPNS itu. ”Semua proses seleksinya kan dilakukan BKN, kami tidak ikut,” tambah pria yang kini mendapat tugas tambahan sebagai bupati ini.
Meski demikian, sebagai langkah antisipasi maksimal, Pemkab juga melibatkan fungsi pengawasan internal Pemkab.
”Ya pasti, inspektorat dioptimalkan, termasuk kalau ada ASN Pemkab yang main-main. Jika ada bukti, ya diserahkan ke penegak hukum,” tandas Pungkasiadi.
Terkait persiapan dan waktu pelaksanaan rekrutmen, Wabup menyebut jika semuanya hampir final. ”Ya hari ini (kemarin, red) kepastian dari Menpan sudah final, tinggal pelaksanaan saja,” tegas Wabup.
Sebelumnya kepastian rekrutmen CPNS ini, setelah Pemkab diundang Badan Kepegawaian Nasional (BKN) pada 11 Juli 2018 dalam pembahasan teknis rekruitmen CPNS.
Susantoso, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Pemkab Mojokerto mengatakan, dirinya dan Sekdakab Hery Suwito memastikan soal rekrutmen itu. ”Rakornas ini membahas mekanisme penerimaan CPNS 2018,” ungkapnya.
Pada 24 Januari 2018 lalu, Bupati Mojokerto non aktif MKP, menyatakan, Pemkab Mojokerto mendapat kuota 1000 CPNS yang akan dilaksanakan secara bertahap. Tahap pertama 348 formasi CPNS yang meliputi, Akutansi (122 formasi), Teknik Sipil (122 formasi), Arsitektur (20 formasi), Pertanian (10 formasi), Peternakan (10 formasi), Perikanan (lima formasi), Teknik lingkungan (10 formasi),
Teknik informatika (22 formasi), Hukum (22 formasi) dan Pariwisata (lima formasi). Namun kepastian Formasi ini, masih menunggu hasil dapat koordinasi Nasional yang dilaksanakan BKN.
Disisi lain, Rencana rekrutmen CPNS di Kab Mojokerto terancam ditolak kalangan anggota DPRD, karena hingga kini Pemkab belum menerapkan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP).
Agus Siswanyudi, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kab Mojokerto mengatakan, beberapa daerah sudah menerapkan TPP, seharusnya Pemkab Mojokerto juga segera menerapkan hal yang sama. ”Kalau Pemda tak mampu mensejahterahkan sekitar 8.500 pegawai, kenapa harus menambah lagi,” ungkapnya. [kar]

Tags: