Tim Monitoring dan Evaluasi KPK Kembali Sambangi Lumajang

Arif Nurcahyo salah satu Tim Monitoring dan evaluasi KPK ketika memberikan keterangan ke sejumlah awak media.

Lumajang, Bhirawa
Dalam rangka untuk menciptakan good government menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Kurupsi di tubuh birokrasi, Tim monitoring dan evaluasi Bidang pencegahan KPK kembali memantau kerja Pemkab Situbondo.
Kedatangan Tim KPK ke Pemkab Lumajang untuk kali ketiga setelah pada bulan bulan sebelumnya yaitu pada tanggal 2 November 2017 lalu, juga telah datang ke Kota Pisang Lumajang.
Tim Monitoring dan evaluasi KPK yang berjumlah tiga orang tersebut langsung diterima oleh Bupati Lumajang, Drs. As at Malik (3/7) di Kantor Pemkab yang didampingi oleh oleh jajaran OPD yang berkaitan selaku pengguna anggaran yang merupakan sasaran monitoring tersebut.
Pada kedatangannya kali ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan bersama seluruh Bupati dan Walikota di seluruh Jawa Timur terkait pemberantasan korupsi yang telah ditandatangani di Gedung Grahadi pada tanggal 7 Maret 2018 kemarin, yang menitikberatkan pada sistem pelaporan keuangan agar transparan,Akuntable dan terintegrasi antara E-planning dan E- budgetingnya.
Hal tersebut disampaikan oleh Arief Nurcahyo,salah satu dari Korsub Divisi l, Deputy pencegahan Korupsi KPK, usai pertemuan dengan Bupati dan sejumlah pimpinan OPD menjelaskan bahwa maksud dan tujuannya datang ke Lumajang adalah untuk menindaklanjuti kesepakatan yang telah ditandatangani oleh Gubernur, Walikota dan Bupati se Jawa Timur, terkait dengan pemberantasan korupsi secara terintegrasi.
“Ini terkait tindak lanjut rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi Kabupaten/Kota di Jawa Timur, dan kita akan lakukan juga di Kabupaten atau Kota lain di Jawa Timur” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Arief Nurcahyo juga mewanti-wanti kepada awak media untuk tidak memplintir plintir terkait kedatangannya ( ke Lumajang), mengingat saat ini suhu politik pasca Pilkada masih hangat.
” Tolong nanti saya dikirimi berita-nya, jadi kedatangan kita, bukan penggeledahan,penindakan , bukan apa, tapi melakukan koordinasi dan monitoring terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintahan,”jelasnya.
Beberapa aspek yang menjadi konsentrasi tersebut menurutnya, mulai dari tata kelola pemerintahan diantaranya aspek perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, manajemen SDM, Penguatan Lembaga APIP, pengelolaan Perijinan, aspek penggunaan Dana Desa, yang kemudian pada pelaksanaan program agar terintegrasi baik E- planning dan E-Budgetting secara transparan.(Dwi).

Tags: