Sekretaris Desa/Kelurahan Se Jatim Ikuti Bimtek Pengelolaan Arsip

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur Drs Sudjono MM saat memberi sambutan sebelum membuka secara resmi pelaksanaan bimtek pengelolaan arsip desa/kelurahan.

Surabaya, Bhirawa
Sebanyak 70 sekretaris desa/kelurahan se Jawa Timur mengikuti bimbingan teknis pengelolaan kearsipan yang diselenggarakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur.
Ketua panitia kegiatan bimtek Gatot Tjatur mengungkapkan kegiatan yang digelar selama dua hari itu dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas sekretaris desa/kelurahan dalam pengelolaan arsip di desa/kelurahan.
“Disini sekretaris desa/kelurahan sebagai penanggung jawab unit kearsipan desa perlu memahami. itu sebabnya para sekretaris desa harus belajar pengelolaan kearsipan,” katanya.
Dikatakan Gatot, salah satu permasalahan kearsipan adalah meningkatnya volume arsip dari waktu ke waktu. Hal ini terjadi, sering meningkatnya aktivitas di setiap lembaga pencipta.
Hal ini akan menjadi problem besar, ketika volume arsip tidak terkendali, tidak terawat karena tidak tahu bagaimana harus memperlakukan atau tidak ada orang yang peduli karena dianggap sudah tidak memiliki nilai guna apapun.
Menurutnya, pola pikir seperti itu harus segera ditinggalkan. apalagi banyaknya aset bernilai pemerintah yang akhirnya beralih kepemilikan, hanya karena tidak adanya arsip yang menyertai karena hilang/rusak.
“Kami mengajak para sekretaris desa/kelurahan untuk menyelamatkan arsip di lingkungan kerja dengan mengelola arsip sedini mungkin. sarana prasarana kearsipan menjadi kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi,” ucapnya.
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jatim Drs Sudjono, MM mengungkapkan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, telah memberi keleluasaan kepada pemerintah desa untuk mengatur sendiri upaya percepatan pembangunan desa, melalui kucuran langsung alokasi anggaran dari pusat ke desa.
Kepala desa dan perangkatnya juga berhak atas penghasilan tetap termasuk jaminan kesehatan dan penghasilan lain yang sah menurut undang-undang. Namun di satu sisi, hal ini menjadi bumerang bagi pengelola dana desa apabila tidak dapat mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang telah digunakan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, penting bagi setiap aparat pemerintahan desa untuk memahami tertib arsip dan administrasi. Tidak hanya pemerintah, masyarakat sekarang menuntut adanya akuntabilitas kinerja dan transparansi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Menurut Sudjono posisi kearsipan menjadi sangat penting dalam menyediakan bukti pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukan oleh setiap pemerintah. “Oleh karena itu, saya mengharapkan suadara-saudara sekalian dapat belajar dengan serius selama bimbingan berlangsung,” harapnya. [why]

Tags: