Pilkada Aman, Wabup Mojokerto Targetkan Pilpres Juga Harus Aman

Wabup Pungkasiadi (dua dari kiri) saat memimpin Rakir FKUB di Ruang Rapat Makodim 0815 Mojokerto, Rabu (12/7). [kariyadi/bhirawa]

Kab Mojokerto, Bhirawa
Wakil Bupati Mojokerto, Pungkasiadi, mengapresiasi hasil kondusif selama pelaksanaan Pilkada serentak 27 Juni 2018 lalu. Wabup berharap, hasil serupa juga berlangsung ketika Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) serta Pemilihan Presiden (Pilpres) pada 2019 mendatang.
Hal ini dilontarkan Wabup saat Rapat Koordinasi dan Silaturahmi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kab Mojokerto, Kamis (12/7) di Ruang Rapat Makodim 0815 Mojokerto.
”Pilkada serentak pada 27 Juni lalu telah kita lalui dengan aman dan kondusif, tentu dengan dukungan semua stakeholder. Selanjutnya yakni Pemilihan Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan bersamaan pada 2019 nanti, kita juga berdoa agar hasilnya bisa sama kondusif dan aman,” lontar Wabup.
Wabup menambahkan, banyak hal bisa terjadi karena Pemilu melibatkan seluruh komponen masyarakat dengan kepentingan berbeda. Maka diperlukan penegakan hukum terpadu di wilayah hukum Kab Mojokerto.
”Semua potensi bisa saja terjadi, penting untuk senantiasa menegakkan hukum terpadu di wilayah hukum Kab Mojokerto. Saya mengajak semua elemen masyarakat, untuk menciptakan suasana aman selama tahapan pemilihan nanti,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Bakesbangpol Kab Mojokerto, Edy Taufiq mengatakan, FKUB sebagai wadah dan bentuk keterwakilan seluruh agama. Suasana yang kondusif dan tenteram, bisa tercipta salah satunya karena kerukunan umat beragama.
”Kejadian terkait konflik keagamaan di Kab Mojokerto, hampir tidak ada atau zero. Kami bertekad melalui FKUB ini, konflik dan gesekan-gesekan tidak sampai pecah dan merugikan,” jelas Edy dalam acara yang dihadiri unsur Forkopimda itu.
Usai Rakor, wakil bupati juga menghadiri acara Halal Bihalal Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kab Mojokerto bersama Forkopimda Kabupaten/Kota Mojokerto di Grand Ballroom Hotel Ayola.
Wakil bupati menekankan pentingnya seorang aparatur desa yang senantiasa mengutamakan pelayanan masyarakat sebagai orientasinya. Begitupun dalam hal pengelolaan keuangan desa.
”Seorang aparatur desa harus senantiasa berorientasi pada pelayanan masyarakat. Saat ini Pemkab Mojokerto tengah merevisi berbagai aturan terkait desa, guna memberi payung hukum bagi penyelanggaraan maupun pengelolaan keuangan desa. Mulai Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Bantuan Keuangan, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, serta sana-sana lain hasil Pendapatan Asli Desa. Lakukan semua pengelolaan dengan trasnparan dan akuntabel, agar terhindar dari masalah-masalah hukum,” pesan wakil bupati pada seluruh aparatur desa yang hadir. [kar]

Tags: