Petani Tebu Sidoarjo ”Klimpungan” Akibat Kebijakan Kemendag

Pertemuan anggota Komisi B DPRD Kab Sidoarjo dengan APTR Sidoarjo, Gresik dan Mojokerto. [hadi suyitno/bhirawa]

Sidoarjo, Bhirawa
Petani tebu kini ‘menangis darah’ akibat kebijakan Kemendag yang tidak konsisten menjalankan harga gula yang ditetapkan sebesar Rp9.700 per kg. Dalam prakteknya pabrik gula justru membeli di bawah harga.
Petani tebu dari Mojokerto, Gresik dan Siidoarjo yang diwakili APTR (Asosiasi Petani Tebu Rakyat), Selasa (10/7) kemarin mengadukan nasibnya ke Komisi B DPRD Sidoarjo. Mereka mengaku sudah lama menjerit akibat kebijakan pemerintah pusat yang tidak mengawal harga gula di tingkat petani. Petani ini dihadapkan dengan banyak masalah, bukan hanya soal harga saja tetapi juga subsidi pupuk yang tidak tepat, masuknya gula rafinasi ke pasaran serta dukungan Bulog yang tidak berpihak ke petani.
Anggota Komisi B DPRD Sidoarjo, Dhamroni Chudori, akan menyampaikan segala persoalan petani ke wakil partai yang di ada di DPR RI, serta ke Kementrian Perdagangan. Komisi B menghendaki agar keluhan petani itu disampaikan dalam bentuk surat pernyataan untuk menguatkan rekomendasi Komisi B kepada pemerintah pusat. Ia memahami, persoalan petani yang sangat komplek. Seharusnya petani menunggu peran Bulog untuk membeli gula petani. ”Bulog sebagai stabilisasi harga, justru tidak bergerak setelah ada permasalahan seperti ini,” ucapnya.
Patokan harga gula petani sebesar Rp9.700, dalam kenyataan di lapangan ternyata dibeli pabrik gula sekitar Rp9.100 hingga Rp9.200. Dengan harga ini petani bukannya mendapat untung, malah rugi karena beaya produksi gula sendiri juga mahal. Petani sendiri tidak bisa menjual gula ke pasar karena pasar sendiri diserbu gula rafinasi. Gula rafinasi seharusnya tidak boleh di jual di pasaran, karena gula ini khusus untuk bahan baku pabrikan.
Harga gula rafinasi, menurut petani, harganya sangat kompetetif sehingga mematikan gula rakyat. ”Tidak bisa gula petani bersaing dengan gula rafinasi,” katanya. Subsidi pupuk sendiri tidak berjalan dengan baik, pada saat musim tanam pupuk menjadi langka, seentara subsidi pupuk ikut menghilang. Petani tebu mengaku mengalami kerugian akibat iklim usaha seperti ini.
Petani tadi menyatakan di dalam pertemuan dengan Komisi B, untuk mengadakan aksi demo serentak di daerahnya masing-masing. Karena persoalan yang dihadapi petani sudah skala nasional. [hds]

Tags: