Peretasan Situs KPU Kegagalan Jaminan Keamanan Siber di Indonesia

Fadli Zon

Surabaya, Bhirawa
Kasus peretasan situs KPU (Komisi Pemilihan Umum) sejak akhir pekan lalu, yang membuat hasil penghitungan Pilkada Serentak 2018 tidak bisa diakses oleh publik, mendapat sorotan dari Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon.
Menurut Fadli, satu di antara hambatan mengapa Indonesia belum bisa melangkah ke arah paperless election atau mulai menggunakan mesin voting dalam Pemilu adalah masih lemahnya jaminan keamanan dunia siber. Penyelenggara tidak mampu menjamin keamanan suara rakyat dari serangan siber.
“Adanya peretasan situs KPU di tengah momen krusial Pilkada Serentak 2018 menunjukkan pengamanan situs KPU sangatlah lemah. Apalagi, sesudah lewat beberapa hari, kasus peretasan itu belum juga bisa ditangani seratus persen. KPU dan pemerintah menanganinya secara amatiran dan tidak serius,” ujar Fadli, Selasa (3/7).
Sejauh ini, untuk mengatasi peretasan, KPU menerapkan sistem buka tutup. Meskipun bisa mengurangi efek kerusakan, menurut dia, cara tersebut tidak bisa dipertahankan, karena bisa mengurangi kualitas transparansi penyelenggaraan Pilkada. Mestinya KPU mempunyai skenario canggih, baik mencegah maupun mengatasi kasus semacam ini. “Kita bisa lihat bagaimana dunia perbankan relatif bisa bertahan dari serangan siber dan aman dari retasan,” kata Fadli.
Anggaran KPU sangat besar, mestinya, kata Fadli, dengan anggaran besar itu KPU bisa membangun sistem keamanan siber ultra secure. Dalam APBN 2018, anggarannya Rp 26 triliun untuk pesta demokrasi 2018, baik pelaksanaan Pilkada serentak maupun persiapan Pemilu 2019. KPU tercatat merupakan lembaga kedua sesudah kepolisian yang mendapat alokasi anggaran terbesar pada APBN 2018, yaitu sebesar Rp 12,5 triliun.
Apalagi, menurut Fadli, KPU sebenarnya sudah mempunyai pengalaman dengan ancaman peretasan, seperti pernah terjadi pada awal Februari 2017, pada saat penghitungan suara Pilkada DKI putaran pertama. Sehingga, kasus semacam ini seharusnya bisa lebih diantisipasi. Kenyataan bahwa hal ini kembali terulang menunjukkan pertahanan siber pemerintah sangat lemah. “Padahal, sejak 2017 kita sudah membentuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN),” jelasnya.
Fadli menegaskan, kasus peretasan situs KPU harus ditangani sama seperti kasus teror. Ini teror siber yang bisa mengancam demokrasi. Dia yakin aparat keamanan bisa segera mengungkap dan menangkap pelaku kejahatan siber ini. [cty]

Tags: