Pemerintah dan Swasta Harus Segera Bertemu

Foto: ilustrasi

Tanggapi Keluhan Sekolah Kekurangan Murid
Surabaya, Bhirawa
Tahun ajaran baru 2018/2019 hanya tinggal tiga hari lagi. Namun, permasalahan seputar Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Surabaya tak kunjung usai. Khususnya sekolah swasta yang merasakan kesulitan untuk dapat memenuhi pagunya tahun ini.
Hal ini memantik perhatian sejumlah pihak agar pemerintah dan swasta segera duduk bersama dan mencari titik solusi. Ketua Dewan Pendidikan Surabaya Martadi menuturkan, permasalahan ini harus secepatnya disikapi oleh pihak-pihak terkait. Mulai dari kalangan pemerintah, musyawarah kerja kepala sekolah (MKKS) dan Dewan Pendidikan.
Menurut Martadi, Fenomena kekurangan siswa di sekolah swasta tidak lepas dari kebijakan untuk menambah kuota siswa mitra warga di sekolah negeri. “Secara substansi, kebijakan ini sangat baik karena keberpihakan pemerintah memastikan warga tidak mampu mendapat layanan pendidikan yang layak,” tutur Martadi, Kamis (12/7).
Tahun-tahun sebelumnya, diakui Martadi, kebijakan mitra warga telah bekerjasama dengan sekolah swasta untuk menitipkan siswa di sana. Namun, tidak dipungkiri masih ditemukan anak yang dibebani iuran. Hal tersebut tidak salah karena aturannya memang membolehkan sekolah swasta menarik iuran. Sehingga ketika kuota mitra warga di sekolah negeri di tambah maka dampaknya pasti terasa oleh sekolah swasta khususnya yg menengah ke bawah.
“Sebenarnya kalau kita cermati dari jumlah siswa yang masuk usia SMP lebih banyak tahun ini dibandingkan tahun lalu,” kata Martadi.
Lantas, jika ternyata di beberapa sekolah swasta menengah ke bawah kekurangan murid, maka faktornya bisa diklasifikasikan dalam dua hal. Pertama, karena penambahan kuota mitra warga di sekolah negeri yg terlalu banyak. Kedua, anaknya yang tidak diterima sekolah negeri dari keluarga yang cukup lebih memilih sekolah swasta yang bagus atau boarding school keluar daerah.
“Perlu secepatnya bertemu antara Dinas Pendidikan , DPRD, MKKS, Dewan Pendidikan dan sebagainya untuk duduk bersama menganalisa penyebab fenomena ini,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua Kelompok Kerja Kepala SMP Muhammadiyah Se-Surabaya, Kaumin mengungkapkan, saat ini sudah memasuki masa kritis penerimaan siswa. Tetapi sekolah swasta masih kekurangan siswa.
“Harus disadari pencerdasan anak bangsa bukan hanya dilakukan sekolah negeri, sekolah swasta juga punya peranan jadi harus diberi kesempatan,” urainya.
Dikatakannya, di SMP Muhammadiyah beberapa sekolah telah menerima siswa baru lebih dari 50 persen dari pagu yang tersedia. Namun, banyak sekolah swasta lain yang menerima hanya lima persen dari daya tampung. “Dengan tidak terpenuhi pagu yang ada,otomatis ada guru yang tidak kebagian jam dan akhirnya pasti tidak dipekerjakan lagi nantinya. Atau ada juga guru yang tidak mampu memenuhi jam mengajarnya sehingga tidak bisa memperoleh tunjangan profesi,” kata dia.
Kaumin menuturkan, hal ini terjadi karena sekolah negeri sudah menerima siswa tidak sesuai rombongan belajar (rombel) yang diatur dalam Permendikbud yang berlaku. Pada pasal 24 Permendikbud No. 17 Tahun 2017 tertulis, jumlah peserta didik dalam satu rombel tingkat SMP dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 peserta didik dan paling banyak 32 peserta didik.
Humas K3S Dikky Syadqomullah menambahkan, berdasarkan informasi yang dihimpun, sejumlah sekolah negeri telah menerima diluar rombel yang ditentukan. Bahkan jumlah siswa mitra warga yang bertambah tidak mempengaruhi daya tampung jalur reguler.
“Harusnya kalau banyak di mitra warga ya otomatis berkurang di jalur reguler. Malah ini jalur regulernya tetap,” tambahnya. Ia mencontohkan, ada SMP diwilayah surabaya pusat yang dalam satu rombel menerima siswa hingga 42 anak. Ada pula yang jumlah rombel awalnya hanya 10 rombel bertambah hingga 12 sampai 14 rombel.
“Kami sudah bersama Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) menyampaikan surat permohonan surat audiensi dengan wali kota per 3 Juli 2018, tapi belum ada tanggapan,”ujarnya.
Menurutnya permohonan audiensi ini agar menemukan solusi terkait PPDB di sekolah swasta. Sebab, tahun ini pihak sekolah swasta tidak dilibatkan dalam memberikan masukan pelaksanaan PPDB sekolah negeri.
Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP swasta wilayah Surabaya Timur, Erwin Darmogo berharap ada solusi bersama dari pihak terkait, baik Dindik Surabaya, Wali Kota ataupun DPRD untuk membahas solusi pemenuhan pagu sekolah swasta.
“Karena ini masalah Surabaya, guru-gurunya juga dari Surabaya. Tapi kalau kekurangan murid pastinya akan berdampak pada pemenuhan jam mengajar guru,”lanjutnya.
Ditanya terkait kualitas sekolah swasta, menurut kepala SMPK YBPK 1 Surabaya ini, penurunan pendaftar sekolah swasta tidak hanya terjadi pada sekolah yang kecil. Tetapi juga sekolah yang terbilang memiliki kualitas setara dengan sekolah negeri. “Jadi kami sekolah swasta setidaknya masih membuka pendaftaran hingga akhir Juli, sebelum memasukkan Data Pokok Pendidikan,” pungkasnya. [tam]

Tags: