Operasi Yustisi Asrama Mahasiswa Papua di Kota Surabaya Dikecam

Petugas gabungan saat mengepung asrama Papua di Jalan Kalasan, Surabaya

Surabaya, Bhirawa
Operasi kependudukan atau yustisi yang dilakukan aparat gabungan TNI dan Polri serta Pemkot Surabaya di asrama mahasiswa Papua di Jalan Kalasan disesalkan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya.
Pihaknya mengecam tindak pengepungan Asrama Mahasiswa Papua yang digelar pada Jumat 6 Juli lalu. Dalam siaran pers yang diterima Bhirawa, Sabtu (7/7) kemarin menceritakan bahwa Aliansi Mahasiswa Papua tengah mengadakan diskusi Mingguan di asramanya.
Pada sekitar pukul 20.30, Camat Tambaksari bersama ratusan anggota Kepolisian dan TNI beserta Satpol PP mendatangi Asrama dengan dalih melakukan operasi Yustisi. Namun, ketika perwakilan mahasiswa menanyakan Surat Perintah/Surat Tugas, Camat Tambaksari tidak bisa menunjukkan surat tersebut. Hingga terjadilah situasi memanas ketika salah seorang polisi meneriaki salah satu mahasiswa dengan kata-kata kasar.
Advokat LBH Surabaya M Soleh menilai hal itu adalah tindakan represif aparat terhadap mahasiswa Papua. Sebab, saat Camat Tambaksari dan aparat memaksa masuk dengan dalih melakukan operasi Yustisi, di dalam asrama sebenarnya mahasiswa sedang melakukan diskusi rutin mingguannya.
“Alasan Camat Tambaksari mengatakan bahwa operasi tersebut merupakan operasi yustisi merupakan hal yang tidak rasional,” kata Soleh.
Menurutnya, jika memang Camat Tambaksari sedang melaksanakan operasi yustisi, seharusnya camat bisa menunjukkan surat perintah atau surat tugasnya. “Jika memang melaksanakan Operasi Yustisi kenapa harus melibatkan anggota Kepolisan dan TNI, bahkan polisi bersenjata laras panjang,” kata dia.
Soleh mengatakan, LBH Surabaya sebagai lembaga yang concern dalam mendorong pemajuan, pemenuhan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia mengecam keras tindakan-tindakan kekerasan terhadap Mahasiswa Papua.
Apalagi, lanjut Soleh, kekerasan itu justru dilakukan oleh aparat negara lebih-lebih dilakukan oleh aparat keamanan yang sejatinya harus memberikan perlindungan dan keamanan bagi seluruh warga negara Indonesia.
“Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 E ayat (3) dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 24 ayat (1) memberikan jaminan atas kebebasan berserikat, berkumpul dan berserikat. Sehingga tindakan kekerasan secara fisik dan psikis yang dilakukan aparat Negara kepada Mahasiswa Papua, merupakan pelanggaran HAM,” tegas Soleh.
Selain itu, tindakan pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh salah satu oknum aparat Kepolisian kepada salah satu mahasiswa merupakan pelanggaran serius terhadap pasal 289 KUHP,
“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, dihukum karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana selama-selamanya Sembilan tahun.”
Sementara, Camat Tambaksari, Ridwan Mubarun mengungkapkan, upaya operasi yustisi dilakukan pasukan gabungan karena banyak keluhan warga dan pengurus RT yang resah dengan kegiatan para mahasiswa Papua di dalam asrama selama ini.
“Laporan dari pengurus RT dan warga, mereka selalu mengadakan diskusi yang berisi tentang upaya memisahkan dari NKRI, apalagi asrama mahasiswa itu sangat tertutup dan kita sulit memantau seberapa banyak mahasiswa yang tinggal di sana,” ungkapnya.
Menurutnya, kegiatan tiga pilar selain operasi yustisi juga tersiar kabar bahwa mahasiswa Papua ini akan memutar film tentang Papua Merdeka.
“Malam ini mereka berencana memutar film dan berdiskusi 20 Tahun Biak Berdarah. Ini kan sudah tidak benar karena sebelumnya juga ada diskusi pada tanggal 1 Juli kemarin yang mengangkat tema Papua merdeka,” katanya. (geh)

Tags: