Memberantas Lebih Dini Terorisme

Oleh :
Yunus Supanto
Wartawan Senior, Penggiat Dakwah Sosial Politik 

Undang-undang (UU) Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, hasil revisi telah disahkan. Revisi undang-undang (UU) Nomor 15 tahun 2003 itu memberi kewenangan lebih luas kepada aparat keamanan. Terutama BNPT (Badan Nasional Pemberantasan Terorisme), bersinergi dengan Polisi dan TNI. Sehingga terorisme bisa dicegah lebih dini. Tidak perlu menunggu “action” nyata sampai menimbulkan korban. Melainkan dicegah dan diberantas sejak awal, melalui tanda-tanda radikalisme.
Definisi tentang terorisme, kini menyertakan frasa “motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.” Terdapat pemberatan sanksi terhadap pelaku terorisme, berupa permufakatan jahat, persiapan, percobaan dan pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme. Juga terdapat hukuman berat “korporasi” (organisasi), terhadap pimpinan, pengurus, dan anggota sindikat terorisme. Sehingga pengesahan revisi UU Nomor 15 tahun 2003, akan mempersempit ruang gerak terorisme.
Calon pelaku terorisme, akan putus-asa menghadapi aparat keamanan, setelah revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Diantaranya, pelibatan TNI (Tentara Nasional Indonesia), serta partisipasi masyarakat. Banyak calon teroris terpaksa beraksi (karena tuntutan “korporasi” jihad) sebelum benar-benar siap. Misalnya, terjadi pada teroris di Bangil, Pasuruan (Jawa Timur). Sudah tidak memiliki ruang gerak, maka bom diledakkan di rumah kontrakan (Kamis, 12 Juli 2018).
Masyarakat juga tidak membiarkan teroris leluasa mempersiapkan diri. Karena setiap perilaku aneh akan menimbulkan kecurigaan masyarakat. Tidak sembarang dakwah dilakukan, manakala ceramahnya berisi fitnah, atau menistakan kelompok lain. Olok-olok bid’ah, akan menimbulkan kegaduhan pada lingkungan. Bisa berujung penangkapan oleh Kepolisian. Terdapat beberapa undang-undang (UU) yang dapat menjerat “bakal” terorisme.
Selain Perppu Nomor 2 tahun 2017 (revisi penajaman terhadap UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Terdapat UU tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik). Juga yang terbaru, hasil revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Maka, tidak bisa sembarang media (cetak maupun elektronik) sampai media sosial (medsos) bisa ditebar dengan siaran dakwah radikal.
Prosesnya, mula-mula akan dijerat dengan UU 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada pasal 28 ayat (2), dinyatakan larangan: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).”
Larangan pada pasal 28 ayat (2) itu disertai hukuman memadai, tercantum dalam pasal 45 ayat (2). Hukumannya berupa pidana penjara selama 6 tahun ditambah denda. Serta tidak sembarang buku (dan selebaran) bisa diterbitkan, manakala berisi fitnah kelompok lain. Aparat bersama masyarakat, telah benar-benar siaga melawan sindikat terorisme, di setiap lingkungan. Karena masyarakat memahami benar dampak radikalisme yang bermuara pada terorisme.
Peningkatan Kesiagaan Aparat
“Negara dan dan rakyat Indonesia tidak gentar melawan teroris,” kata presiden Jokowi, lantang. Pernyataan Kepala Negara itu, diulang dua kali dalam lima hari. Sebagai respons aksi terorisme yang terjadi di Surabaya, dan Markas Komando (Mako) Brimob, kota Depok (Jawa Barat). Serentetan aksi teror menuntut kesiagaan sistem pertahanan (dan keamanan) semesta, bersama-sama antara aparat dengan tokoh masyarakat.
Namun presiden, tidak boleh sekedar lantang menyatakan perlawanan terhadap terorisme. Melainkan wajib segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai pelaksanaan teknis prosedur revisi undang-undang (UU) Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Aparat negara terkait, BNPT, Kepolisian, BIN (Badan Intelijen Negara, dan TNI, mesti dilibatkan dalam penerbitan PP.
Umat beragama di Indonesia bagai terguncang aksi beruntun kejahatan (berat) kemanusiaan, bom bunuh diri menyasar masyarakat tidak berdosa. Sindikat terorisme internasional telah meng-klaim, jaringannya melakukan pengeboman terhadap tiga gerja di Surabaya. Satu keluarga (termasuk empat anak) “alumni” sindikat terorisme internasional di Syria, melakukan aksi bunuh diri. Dijuluki sebagai “family lone wolf.”
Itu bukan keluarga biasa. Melainkan milisi ISIS (Islamic State in Iraq and Syria). Enam anggota sekeluarga teroris berbagi tugas, masing-masing menuju tiga gereja sasaran. Ibu bersama dua putri (12 tahun dan 9 tahun) pada gereja Kristen (GKI). Dua anak laki (usia 18 tahun, dan 16 tahun) pada gereja Katolik Santa Maria. Serta ayah, seorang diri menuju gereja Pantekosta Pusat Surabaya.
Tetapi aksi bom bunuh diri, terus berlanjut, Minggu malam, di luar kota (perbatasan) Surabaya, terjadi lima kali ledakan bom. Teroris yang mengontrak rumah susun sewa, di Wonocolo Sepanjang, Sidoarjo, meledakkan diri. Lokasi rusunawa, sekitar 350 meter dari (Mapolsek Taman. Juga hanya berjarak 950 meter dari Markas Brimob Polda Jatim.
Kesiagaan aparat keamanan, semakin diuji. Walau sudah sebanyak 110 orang ditahan berkait dengan bom bunuh diri di Surabaya, dan Sidoarjo. Buktinya, teroris masih “terpaksa” beraksi di Bangil, Pasuruan. Terduga teroris berhasil kabur meninggalkan istri dan anaknya yang terluka. Menandakan, kader radikalisme masih berkecambah. Konon, radikalisme saat ini memperoleh “payung komunitas,” melalui pergerakan politik.
Provokasi Radikalisme
Indonesia telah menjadi bagian internasional pemberantasan terorisme. Antaralain ratifikasi terhadap konvensi Anti Terorisme yang menggunakan bom (International Convention for the Suppression of Terrorist Bombing, United Nations General Assembly Resolution). Maka wajar, Majelis Umum PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), bersama OKI (Organisasi Konferensi Islam), mengutuk bom bunuh diri di Surabaya.
Dendam teroris kepada Kepolisian, diawali pada aksi penyanderaan yang dilakukan geng narapidana terorisme di rumah tahanan Markas Komando Brimob. Akibat aksi itu, lima anggota Brimob Polri, gugur. Ini membuktikan, negara masih wajib mewaspadai pergerakan kelompok radikal ber-label keagamaan. Nyata-nyata, yang di dalam penjara masih berulah, dan ber-bai’at pada sindikat terorisme internasional.
Seharusnya pemerintah memiliki “klasifikasi” pembinaan napi sesuai jenis kejahatan, lama hukuman, serta pola pengamanan yang berbeda. Di berbagai penjara selain rutan Mako Brimob, napi terorisme malah di-izin-kan berceramah sebagai ustadz. Sekaligus memimpin shalat berjamaah (menjadi imam). Sangat miris, manakala napi terorisme di-izin-kan berceramah agama. Karena sesungguhnya, core (substansi) kejahatan terorisme berasal dari pemahaman agama yang menyimpang. Terutama tentang jihad.
Sindikat terorisme internasional bagai memperoleh “darah segar” dari berbagai penjara. Area dalam rumah tahanan (rutan) dan lembaga pemasyarakatan (Lapas), merupakan kawasan sensitif psikologis. Karena di dalamnya dikungkung pelaku kejahatan yang telah divonis pengadilan. Sebagian warga binaan menerima hukuman sebagai pertobatan. Tetapi sebagian lain memendam rasa dendam sangat mendalam.
Dendam, akan menjadi alasan menjalin hubungan antara narapidana (napi) dengan pihak lain untuk melakukan kejahatan serupa. Termasuk merekrut jaringan baru. Pencegahan terhadap radikalisme, saat ini bagai adu cepat dengan rekrutmen kelompok radikal. Berbagai penyiaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, telah dimanfaatkan untuk propaganda berlabel dakwah. Padahal isinya, hanya olok-olok kelompok lain.
Walau sebenarnya, “geng” radikalisme sulit berkembang di Indonesia, karena tidak sesuai dengan budaya harmoni dan gotongroyong. Radikalisme menjadi musuh sosial bersama. Namun perlu waspada, radikalisme (yang selalu eksklusif) menyasar kelompok potensial pemuda. Dengan ciri eksklusif, gerakan dakwah radikal mudah dibedakan dengan gerakan dakwah sosial ormas keagamaan lain. Yakni, membatasi pergaulan, tidak turut dalam kegiatan sosial kegamaan di lingkungan sekitar.
Sejuk Sosial Ekonomi
Bersyukur, hampir 100% rakyat Indonesia mengutuk dakwah radikal. Bahkan rakyat secara komunal membentengi diri dari penyusupan radikalisme. Sudah banyak gerakan ber-label dakwah keagamaan, malah menimbulkan konflik pada masyarakat. Termasuk gerakan salafy (seolah-olah dakwah), mesti dicermati. Meng-kafir-kan, menuduh bid’ah dan musyrik pada kelompok lain, walau se-agama, akan menimbulkan konflik umat beragama. Bisa berujung tawur sosial.
Penyebaran paham ekstremis, kanan maupun (lebih-lebih) kiri, tidak akan laku. Sudah terbukti, ekstremisme dan radikalisme selalu memperoleh perlawanan masyarakat luas. Tetapi masih terdapat beberapa kelompok coba “menggertak” kerukunan, berdalih hak asasi manusia. Ada pula “gertakan” kepada pemerintah, agar meminta maaf kepada korban Gestapu 1965. Tetapi aparat negara masih berpatokan pada Ketetapan MPRS Nomor 25 tahun 1966.
Merespons peningkatan provokasi radikalisme kiri dan radikalisme kanan. Maka perlu dibangun pencegahan radikalisme melalui kerjasama pemerintah dengan kelompok masyarakat. Antaralain, menata hubungan sosial melalui kegiatan publik. Terutama fasilitasi (oleh pemerintah, TNI dan Polri) kegiatan publik produktif. Misalnya, pergelaran istighotsah, dan doa bersama memperkuat nasionalisme kebangsaan.
Seluruh alat negara telah bergerak cepat. Khususnya BNPT, TNI dan Polri. Begitu pula organisasi kemasyarakatan, NU, Muhammadiyah dan MUI, ber-andil besar merangkai kerukunan sosial ke-agama-an. Pemerintah juga memfasilitasi kegiatan masyarakat berbasis perekonomian. Misalnya, melalui koperasi pondok pesantren. Serta memberi bantuan sarana dan prasarana pendidikan keagamaan di kampung, melalui rekomendasi ormas keagamaan (yang dinaungi negara).
Jajaran teritorial TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan Polri, sampai tingkat desa dan kelurahan, dapat berperan aktif mem-fasilitasi kegiatan sosial produktif. Diperlukan peningkatan kerjasama lebih masif, menata hubungan negara dengan masyarakat di tingkat grass-root. Bersama mewujudkan suasana sejuk demokrasi (politik). Namun ke-sejuk-an politik, takkan berlangsung lama, manakala tidak dibarengi “ke-sejuk-an” perekonomian antar-kelompok masyarakat.
“Ke-sejuk-an” perekonomian, yang tergambar dalam indeks ginie ratio, masih harus diperbaiki. Harus diakui, indeks pemerataan pendapatan versi Bank Dunia, masih menunjukkan ketimpangan. Angkanya masih 0,395, sedikit di bawah ambang psikologis estimasi Bank Dunia. Negeri tetangga (Malaysia dan Thailand) lebih timpang (di atas 0,40). Terbukti, kedua negeri tetangga lebih rentan terguncang politik, sering berganti rezim.
Problem ketimpangan (pendapatan) sosial, patut menjadi perhatian seksama. Pemerintah seyogianya mem-fasilitasi akses permodalan sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Mengah). Karena masyarakat yang sejahtera (dan terjamin kesetaraan hukum-nya), pasti tidak akan kepincut radikalisme kanan maupun radikalisme kiri.

——— 000 ———

 

Rate this article!
Tags: