Lucy Kurniasari Minta BPJS Kesehatan Tarik Tiga Peraturan Barunya

lucy kurniasari

Surabaya, Bhirawa
Anggota Komisi IX DPR RI Dapil 1 Jatim Dra Lucy Kurniasari mendesak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk menarik pelaksanaan tiga Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan yang baru diterbitkan.
Peraturan yang diterbitkan tersebut terkait Penjaminan Pelayanan Katarak, Pelayanan Persalinan dengan Bayi Baru Lahir Sehat dan Pelayanan Rehabilitasi Medik. “BPJS Kesehatan harus tarik tiga peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan yang baru diterbitkan,” tegasnya saat dikonfitmasi Bhirawa, Minggu (29/7).
Mantan Ning Surabaya ini menilai bahwa tiga peraturan ini, selain akan mengurangi standar pelayanan kesehatan pasien, juga tidak sejalan dengan masyarakat sehat dalam visi dan misi Nawacita Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Karena itu, kami tidak sependapat dengan Kementerian Kesehatan yang hanya mendesak BPJS Kesehatan untuk menunda Pelaksanaan Tiga Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan. Sebab, kalau hanya menunda, maka peraturan itu cepat atau lambat tetap akan diberlakukan,” katanya.
Menurut dia, kalau nantinya peraturan itu akan dilaksanakan, sudah pasti pengguna BPJS akan dirugikan. Setidaknya, lanjut Ning Lucy, pengguna BPJS Kesehatan tidak lagi mendapat jaminan pelayanan katarak, pelayanan persalinan dengan bayi baru lahir, dan pelayanan rehabilitasi medik.
Sebelumnya, BPJS Kesehatan mengeluarkan tiga kebijakan baru yang mulai berlaku pada Rabu (25/7) lalu. Tiga kebijakan tersebut, antara lain menerapkan Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Katarak Dalam Program Jaminan Kesehatan, Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Persalinan dengan Bayi Lahir Sehat, dan Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik.
Meski demikian, BPJS Kesehatan menegaskan implementasi 3 peraturan ini bukan berarti adanya pembatasan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Namun, penjaminan pembiayaan peserta disesuaikan dengan kemampuan keuangan BPJS Kesehatan saat ini. [geh]

Tags: