Karna Suswandi: Pemkab Bondowoso Percepat Pengisian LHKPN

Plt Sekda Bondowoso Drs H Karna Suswandi MM saat sosialisasi pengisian LHKPN. (Samsul Tahar/Bhirawa)

Bondowoso, Bhirawa
Percepatan pengisian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) di lingkup pemerintah kabupaten Bondowoso digelar kemarin. Sosialisasi diikuti oleh ratusan pejabat yang menurut ketentuan dikenai kewajiban untuk mengisi laporan harta kekayaan.
Hadir sebagai nara sumber pada acara pagi ini antara lain Plt. Sekretaris Daerah Drs. H. Karna Suswandi, MM, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Wawan Setiawan, SH,.MH dan Inspektur Ir. Wahjudi Triadmadji.
Sebagaimana Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-undang no 30 tahun 2002 tentang KPK, maka para penyelenggara negara memiliki kewajiban untuk memberikan laporan harta kekayaannya sebelum dan sesudah menjabat di satu posisi jabatan tertentu, yaitu sebagai penyelenggara negara.
Tujuan dari pembuatan LHKPN adalah sebagai bagian dari wewenang yang dimiliki KPK yaitu melaksanakan langkah atau upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi atara lain dengan melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN. Demikian laporan yang disampaikan oleh kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Bondowoso.
Kepala BKD juga menyampaikan bahwa sosialisasi percepatan pengisian LHKPN kali ini berawal dari evaluasi yang dilaksanakan oleh divisi pencegahan KPK yang sudah dilaksanakan beberapa waktu lalu. Diinformasikan juga bahwa satu-satunya indikator yang mendapat raport merah dari KPK adalah soal kepatuhan melaporkan harta kekayaan sesuai peraturan.
“Sampai hari ini masih baru 17 orang dari keseluruhan wajib lapor yang sudah menyampaikan laporan harta kekayaan dan dinyatakan benar,” tukas kepala BKD.
Plt. Sekretaris daerah juga menegaskan bahwa sebenarnya laporan LHKPN 2017 sudah harus selesai pada trimester pertama 2018. Oleh karena itu menurut Plt. Sekda dibutuhkan keseriusan seluruh kepala OPD untuk mendorong semua pihak yang wajib menyampaikan LHKPN.
Bahkan Plt. Sekda juga menyampaikan bahwa sudah ada peraturan bupati Nomor. 40/2017 yang mewajibkan para pejabat terkait untuk segera menyelesaikan laporan. ” Saya berharap tidak ada pejabat yang terpaksa harus dikenai sanksi berat karena kelalaian tidak mengisi LHKPN. Dan saya harap tahun depan laporan LHKPN bisa selesai tepat waktu, sehingga tidak ada lagi raport merah dari KPK,” tuturnya.
Sementara itu Inspektur kabupaten Bondowoso memberikan paparan detil proses pengisian LHKPN mulai dari proses aktivasi via email pribadi. Inspektur juga menegaskan bahwa dari 120 orang yang wajib lapor harta kekayaan, sampai sosialisasi ini digelar baru 17 orang yang dinyatakan selesai. Oleh karena itu atas kesepakatan dengan Plt. Sekda maka ditentukan tenggat waktu penyelesaian penyampaian laporan dalam jangka waktu satu minggu.
” Saya berharap, minggu depan sudah selesai semua dan jika ada kesulitan harap segera berhubungan dengan petugas BKD Bondowoso selaku admin,”pungkas Inspektur.
Di akhir acara, kepala BKD menyimpulkan bahwa proses penyampaian/pengisian LHKPN harus selesai dalam waktu sepekan dan untuk menjamin kontinuitas penyelesaian LHKPN maka harus dibentuk sekretariat LHKPN di masing-masing OPD yang diketuai oleh Sekretaris masing-masing. [Har]

Tags: