Fraksi-Fraksi di DPRD Trenggalek Kritik Penggunaan APBD 2017

Trenggalek Bhirawa
Sejumlah Fraksi mengkritisi pelaksanaan APBD 2017 Kabupaten Trenggalek dalam Pandangan Umum Fraksi atas Raperda LKPJ Bupati tahun 2017.
Rapat Paripurna DPRD kabupaten Trenggalek digelar hari ini (5/7) yang dihadiri Wakil Bupati Trenggalek Moh Nur Arifin .Dalam rapat kali ini Hadir pula Pimpinan daerah Trenggalek, Sekertaris daerah, anggota FORKOPIMDA dan Staf Ahli serta pimpinan organisasi vertikal, Camat, dan para pimpinan organisasi wanita yang ada di kabupaten Trenggalek.
Terhadap penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap pelaksanaan APBD Kabupaten Trenggalek tahun anggaran 2017. Bahwa Permendagri no 31 tahun 2016 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2017.
Setelah menyimak nota Bupati Trenggalek tentang Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Trenggalek tahun 2017,maka melalui Pandangan Umum(PU) fraksi akan menyampaikan penilaian.
Dari Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan pandangan umunya mengenai penyampaian pertanggung jawapan pelaksanaan APBD juga merupakan wujud transparansi atas pengelolaan pemerintahan kususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan APBD .
Menueut PDIP, ,maka rangkaian pelaksanaannya tidak seharusnya dipandang srbagai kegiatan seremonial pemerintahan belaka.
Selain itu dalam mengelola pariwisata yang ada di Kabupaten Trenggalek dinilai belum memenuhi target. Pertanyaan FPDIP juga diajukan terkait Silpa Dana Alokasi Kusus(DAK) sering kali terkendala pada juklak juknis yang turunya terlambat. Untuk itu hendaknya OPD terkait harus rajin dan proaktif kordinasi dengan ke atas ,sehingga pelajsanaan DAK dapat dipercepat.
Selain itu sejumlah Fraksi juga menyebut Opini WTP dari Badan Pengawas Keuangan tidak dapat dijadikan penilaian seberapa besar outcome yang diperoleh. Perencanaan bangunan kurang memperhatikan kwalitas bangunan, serta fenomena melebarnya margine penawaran lekang dari harga pokok saruan (HPS).
Di pihak lain Pandangan Umum Fraksi Demokrat menyatakan Pendapatan Daerah,dari sektor restrebusi daerah dan sektor hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan masih bekum terpenuhi.
Democrat juga mengkritisi Belanja Daerah ,mengenai reslisasi belanja daerah tahun anggaran 2017 kurang dari taget yang ditetapkan dan surplus Anggaran apabila dalam kondisi surflus ,bisa dimaknai bahwa kondisi perekinomian suatu daerah dalam kondisi bagus.
Beberapa informasi terkait Raperda pertanggungjawaban yang disampaikan. Mohon bantuannya Bupati Trenggalek/Wakil Bupati Trenggalek dapat memberikan keterangan. (wek)

Tags: