Digoyang Persoalan Internal, 4 Bacaleg Golkar Jember Mundur

Jember, Bhirawa
Golkar Jember digoyang persoalan internal partainya. Akibatnya empat bacaleg potensial partai berlambang pohon beringin yang mengundurkan diri dari kontestasi Pemilu 2019. Ke empat bacaleg tersebut, Yudi Hartono anggota DPRD Jember dua periide, Bisma Perdana Ketua KNPI Jember, Jupriyadi dan M. Ervan Agustian Ketua Pengurus Kecamatan Sumberbaru dan Balung.
Pengunduran Yudi Hartono ini terungkap saat menyerahkan surat resmi pengunduran dirinya ke KPU Jember.”Ya memang kami mengundurkan diri sebagai bacaleg dari Partai Golkar,” kata Yudi, Selasa (24/7) kemarin.
Sayangnya mantan Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Jember ini enggan menjelaskan secara detail masalah pengunduran dirinya.”Yang jelas ini hasil diskusi keluarga dan hasilnya tidak bisa dilanjutkan,” jelas Yudi kemarin. Pihaknya pun memutuskan dengan mantap untuk tidak melanjutkan lagi pencalegan kali ini.
Langkah serupa juga dilakukan oleh Jupriadi Bacaleg dari Dapil 6. Jupriyadi sendiri kabarnya bukan hanya mundur sebagai bacaleg, namun juga dari Ketua Pengurus Kecamatan Sumberbaru Partai Golkar.
Jupriyadi mundur disebabkan permintaannya di Dapil 6 dengan mendapatkan nomor urut 1, 4 atau 9 tidak diindahkan oleh DPD Partai Golkar. Justru Jupriyadi mendapatkan nomor 8 di dapil 6.”Padahal kami sudah susah payah menghimpun suara untuk partai golkar di Kecamatan Sumberbaru,” tegasnya.
Sebelumnya, langkah serupa juga dilakukan oleh Bhisma Perdana Ketua KNPI Jember dan M. Erfan Agustian Pengurus PK Balung yang ditempatkan di dapil 6 mendatangi kantor KPU Jember untuk menyerahkan surat pengunduran Bacaleg dari partai pohon beringin.
Menanggapi persoalan ini, Wakil Ketua DPD Partai Golkar Sukardi sebelumnya mengatakan, dengan pengunduruan bacaleg ini diakuinya tidak akan jadi masalah. “Karena DPD menyiapkan 62 bacaleg yang akan maju jika ada kader yang berhalangan. Jadi tidak ada masalah,” jelasnya.
Saat disingggung persoalan dapil, Sukardi mengaku bahwa penempatan Dapil tersebut berdasarkan berdasarkan musyawarah DPD bersama dengan pengurus kecamatan. Termasuk juklak no. 10 dan 11 tingkatan DPD Kabupaten yang menetapkan dapil maka harus mendapatkan persetujuan tingkat diatasnya, dalam hal ini DPD Golkar Propinsi. “Kami mendapatkan persetujuan dari propinsi. Jadi tidak ada masalah dengan putusan tim 9 atau Bapilu kabupaten Jember. Jika kemudian ada ketidaksesuaian dan harapan bacaleg, maka hak bacaleg jika ingin mengundurkan diri,’ pungkasnya. [efi]

Tags: