Dewan Jombang Pertimbangkan APBD untuk Subsidi Sertifikat PTSL

Pelayanan administrasi pertanahan di Kantor ATR/ BPN Jombang. [Arif Yulianto/ Bhirawa].

Jombang, Bhirawa
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang masih mempertimbangkan jika ada wacana subsidi untuk pembiayaan bagi pemohon program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Jombang. Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang, Cakup Ismono saat dikonfirmasi melalui sambungan Telepon Seluler (Ponsel) nya, Selasa siang (24/07) mengatakan, memang hingga saat ini, eksekutif Jombang belum pernah mewacanakan hal tersebut kepada pihak legislatif.
“Eksekutif belum pernah menyampaikan hal itu. Tapi kalau menurut saya, sepanjang tidak bertabrakan dengan regulasi, saya pikir ‘ndak’ ada salahnya. Karena ini peruntukannya kan untuk masyarakat bawah. Ndak apa-apa menurut saya,” ujar Cakup Ismono.
Cakup menjelaskan, jika wacana itu dimunculkan kemudian dijadikan sebuah keputusan, tidak menjadi masalah sepanjang ada kesepakatan antara eksekutif dengan legislatif. Seperti diberitakan sebelumnya, tahun ini, Kantor ATR/BPN Jombang mendapatkan kuota (target) sebesar 60 ribu bidang selama tahun anggaran 2018. Jika dikalkulasi, jumlah 60 ribu bidang dikalikan biaya per bidang sebesar 150 ribu rupiah, maka total biaya dari pemohon untuk program PTSL di Jombang pada tahun 2018 ini sebesar Sembilan Milyard Rupiah.
Berdasarkan data tersebut, saat ditanya lebih lanjut apakah APBD Jombang mampu mengcover pembiayaan program tersebut selama satu tahun anggaran, Cakup menjawab, diperkirakan kemampuan APBD Jombang masih belum mencukupi. Karena masih banyak sektor lain yang juga membutuhkan pembiayaan.
“Saya pikir ‘ndak’ cukup. Karena peruntukan yang lain-lain kan juga mendesak. Harusnya bertahap. Namun, kalau mau dibantu ya, sepanjang ada kesepakatan (eksekutif-legislatif), ya dibantu saja, pukul rata. Karena jika memakai klasifikasi miskin dan yang lain malah tambah ruwe nantinya,” imbuh politisi jombang kawakan tersebut.
Terkait hal ini, lanjut Cakup, pihaknya lebih memilih menunggu pihak eksekutif mewacanakan terlebih dahulu. Sementara, berdasarkan informasi yang dihimpun media ini dari Kantor APR/ BPN Jombang, biaya yang dibebankan kepada pemohon sebesar 150 ribu rupiah per bidang. Biaya tersebut adalah diperuntukkan untuk biaya patok, materai, serta transport perangkat desa atau panitia desa melengkapi kekurangan berkas ke BPN. Untuk operasional tenaga BPN sudah dicover pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurut Kepala Seksi (Kasi) Hubungan Hukum Pertanahan, Agus Purwanto, di daerah di luar Jombang kabarnya, biaya tersebut mampu di cover oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga pemohon dapat digratiskan dari biaya tersebut.
“Di daerah lain itu memang ada subsidi dari Pemerintah Kabupaten. Sehingga pemohonnya enak saja, kan sudah disubsidi dari Pemerintah Kabupaten,” kata Agus Purwanto kepada Bhirawa, Senin (23/07).
Sekadar diketahui, pada program PTSL di Jombang tahun 2018 ini, Kantor ATR/BPN Jombang mendapatkan kuota (target) sebesar 60 ribu bidang selama tahun anggaran 2018 ini yang terbagi di 40 desa. Progres terakhir, sejumlah enam ribu sertifikat telah diselesaikan.
“Tapi kalau pengumpulan data, untuk pengukuran, sama pengumpulan berkas-berkasnya, sudah hampir 30 ribu (bidang),” pungkasnya.
Dari sisa sekitar 50 persen dari total 60 ribu bidang, pihak Kantor ATR/BPN Jombang optimis bisa menyelesaikannya hingga akhir tahun anggaran 2018.(rif)

Tags: