Caplok Lahan Produktif, Warga Rejoso Protes Perluasan Pabrik

Aksi protes warga Rejoso terhadap perluasan pabrik dalam bentuk poster yang dipasang di areal persawahan mereka.(ristika/bhirawa)

Nganjuk, Bhirawa
Proses industrialisasi di wilayah Kabupaten Nganjuk selama lima tahun terakhir cukup pesat. Namun di sisi lain pendirian sejumlah pabrik di kawasan lahan pertanian produktif tidak sejalan dengan program swasembada pangan yang dijalankan pemerintah pusat.
Di wilayah persawahan di Kecamatan Rejoso sejumlah poster dipasang disawah menentang pendirian maupun perluasan pabrik. Lahan pertanian di sekitar pabrik menjadi tidak subur, hasil pertanian menurun. Ironisnya, proses pembebasan tanah untuk dijadikan pabrik di Nganjuk terus berlangsung.
Tidak ingin tanah sawahnya dibeli pemilik pabrik, warga Dusun Sugihwaras Desa Mlorah Kecamatan Rejoso, melakukan penolakan terhadap perluasan pembangunan pabrik. Warga memasang poster di sawah, yang berisi penolakan untuk menjual sawah kepada pihak pabrik.
Yang membuat warga semakin jengkel sekaligus resah, adalah ulah para makelar tanah yang agresif memborong lahan, dengan iming-iming harga jual tinggi. Bahkan, tak segan melakukan intimidasi dan ancaman agar warga mau melepas tanah mereka.
Camat Rejoso Harianto mengatakan, pihaknya sampai saat ini belum pernah menerima pemberitahuan maupun surat tembusan izin pembangunan pabrik di Dusun Sugihwaras Desa Mlorah. Namun, tiba-tiba sudah ada pengurukan, lalu warga ramai-ramai memasang banner penolakan.
“Karena dipicu adanya rencana perluasan pabrik, warga Dusun Sugihwaras dan Dusun Tugu Desa Mlorah menuntut Pemkab Nganjuk menghentikan perluasan area industri pabrik,” terang Harianto.
Menanggapi keluhan warga, Arbayana, anggota Komisi 1 DPRD Nganjuk menyampaikan, warga Mlorah pantas jika marah kepada pihak pabrik. Lantaran, keberadaan pabrik dapat mengancam lahan pertanian produktif. Apalagi, ada perusahaan yang belum mengantongi ijin operasional, namun kenyataannya sudah beroperasi sejak lama.
Arbayana menekan Pemkab Nganjuk untuk menghentikan perluasan pabrik dan membongkar bangunan milik PT. Merak Jaya Beton karena hingga sekarang tidak memiliki ijin operasional.
Serta meninjau kembali ijin milik PT. Kerta Rajasa yang diketahui melanggar peraturan. Industri pabrik yang memproduksi karung ini, berdasarkan ijin memanfaatkan lahan hanya seluas sekitar 5,5 hektare.
“Kenyataannya di lapangan PT Kerta Rajasa, arealnya meluas menjadi sekitar 8 hektare. Sementara sisanya belum memiliki ijin. Yang belum punya ijin ini harus dihentikan,” terang politisi dari Partai Demokrat itu.
Sementara itu data dari Kantor BPPT Nganjuk menyebutkan bahwa Desa Mlorah Kecamatan Rejoso termasuk kawasan abu-abu, artinya kawasan yang memang diperuntukkan untuk industri. Termasuk, lahan yang selama ini telah berdiri industri pabrik karung dan beton, merupakan kawasan industri yang telah diatur dalam peraturan daerah (perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).(ris)

Tags: