Buruh FSPMI Tagih Janji Gubernur terkait Disparitas Upah di Jatim

Surabaya, Bhirawa
Ribuan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) menagih janji Gubernur Dr H Soekarwo. Mereka menuntut penurunan disparitas upah di Jatim.
Para buruh berunjuk rasa di depan Gedung Negara Grahadi, Selasa (31/7). Mereka menuntut perwujudan janji Gubernur Jatim pada peringatan Hari Buruh Internasional 1 Mei 2018 lalu.
Wakil Ketua DPW FSPMI Jatim Nuruddin Hidayat mengatakan saat ini disparitas upah antara UMK tertinggi dengan terendah di Jatim sudah mencapai angka 137,33 persen.
“UMK tertinggi di Surabaya Rp 3.583.312,61, sedangkan UMK terendah di Magetan Rp 1.509.816,12. Selisihnya mencapai Rp2.073.496,49 atau sebesar 137,33 persen,” katanya.
Dia juga mengatakan, disparitas yang menurutnya tidak masuk akal, juga terjadi di kabupaten/kota yang berdekatan. Contohnya, Kabupaten Pasuruan dengan Kota Pasuruan.
UMK di Kabupaten Pasuruan sebesar Rp 3.574.486,72, sedangkan UMK Kota Pasuruan hanya Rp 2.067.612,56. Selisihnya mencapai Rp 1.506.874,16 atau sebesar 72,88 persen.
Disparitas yang sama juga terjadi antara Kabupaten Mojokerto dengan UMK Rp 3.565.660,82 dan Kota Mojokerto yang hanya Rp 1.886.387,56 atau selisih 89,02 persen.
“Padahal keempat daerah ini secara geografis berdekatan, dan hanya berbatasan dengan jalan raya. Tapi upah minimum buruhnya jauh berbeda,” ujar pria yang biasa dipanggil Udin.
FSPMI menilai, disparitas upah yang berdampak pada kesenjangan sosial di Jawa Timur ini akibat kebijakan pengupahan Pemerintah Pusat berupa PP No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
Dengan adanya peraturan pemerintah itu, penetapan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) berdasarkan rumus pertumbuhan ekonomi nasional ditambah inflasi nasional.
Karena kenaikan upah berdasarkan persentase pertumbuhan ekonomi nasional yang sama untuk kabupaten/kota di seluruh Indonesia, maka setiap tahun disparitas upah minimum kabupaten/kota akan semakin tinggi.
“Karenanya kami menuntut pemerintah pusat mencabut PP No 78 Tahun 2015, merevisi Permenaker No 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak dari 60 (enam puluh) item KHL menjadi 84 (delapan puluh empat) item serta meningkatkan kualitasnya,” ujarnya. [cty]

Buruh FSPMI Tagih Janji Gubernur terkait Disparitas Upah di Jatim

Tags: