Bupati Saiful Ilah Tetap Lanjutkan Gedung Terpadu 17 Lantai

Bupati Saiful Ilah Ngotot Lanjutkan Gedung Terpadu 17 Lantai.

Sidoarjo, Bhirawa
Walaupun rencana membangun gedung terpadu 17 lantai mendapat penolakan keras mayoritas anggota DPRD Sidoarjo, namun bupati , Saiful Ilah bersikeras tetap melanjutkan. Bupati Sidoarjo ini siap berhadapan melawan anggota dewan bila menghalangi niatnya membangun gedung terpadu.
Pernyataan keras diucapkan Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah, Rabu (4/7) siang ketika meresmikan groundbreaking proyek pembangunan gedung BPN Sidoarjo di kawasan Perumahan Bumi Citra Fajar. Dengan lantang Saiful menyatakan kekecewaannya terhadap anggota dewan yang mengganjal program yang tertuang dalam visi misi bupati.
”Gedung terpadu 17 lantai itu merupakan visi misi saya,” ucapnya. Namun saat diingatkan dalam visi misinya tidak tertera angka 17 lantai, bupati ngotot bahwa ketinggian 17 lantai itu ada dalam visi misinya.
Kemauan Saiful menggagas proyek ini sejak tahun lalu hingga sekarang tidak berjalan, sebagian besar anggotra dewan menolak pembangunan gedung 17 lantai ini. karena tidak mendapat dukungan bulat dari dewan, akhirnya program ini hanya menjadi angan-angan belaka. Meskipun demikian bupati tidak putus asa, dan akan berusaha semaksimal mungkin menjalankan dan menyelesaikan proyek sebelum masa pemerintahannya berakhir 2021.
Bukan hanya gedung saja yang mendapat penolakan masiv, program bupati lain yakni membangun RSUD Barat di Krian juga mendapat penolakan keras dari dewan. Lantaran Pemkab menggandeng pihak ketiga dalam membangun RSUD ini. Anggota dewan meminta anggaran proyek RSUD dianggarkan dari APBD, namun bupati menolak dan meminta akan melibatkan PT SMI (BUMN) untuk membangun RSUD yang diperkirakan menelan Rp1 triliun.
”Aku mbangun ngene gak oleh, mbangun ngono gak oleh. Opo karepe. Suwe-suwe jengkel karo wong dewan iku,” kata bupati. Berhubung jumlah anggota FPKB hanya 13 orang dan tidak bargaini positioning lemah, maka kekuatan pendukung bupati tidak cukup kuat untuk merubah keadaan.
Satu program prioritas bupati yang didukung dewan adalah pembangunan frontage road (FR) Sidoarjo. Dewan berinisiatif menganggarkan Rp84 miliar untuk pengadaan tanah yang harus diserap tahun 2018. Kali ini justru Dinas PUPR yang lelet, tidak mampu memaksimalkan anggaran besar itu. Hingga memasuki semester II, pembayaran tanah tidak maksimal. PUPR selalu banyak alasan untuk menunjukkan ketidakmampuan.
Ketua Komisi C DPRD, M Nasih mengatakan, besar keinginannya untuk memanggil Dinas PUPR untuk menanyakan kinerja pengadaan. Namun jadwal yang sudah direncanakan besok, dibatalkan dan ditunda dulu. Pimpinan dewan meminta komisi C jangan membuat kegiatan dulu guna menyelesaikan LKPJ bupati. ”Padahal kegiatan komisi C mengundang Dinas PUPR tidak lama, tetapi karena pimpinan sudah memutuskan begitu, ya kita ikuti saja,” ujarnya. [hds]

 

Tags: