Bacaleg Bisa Ajukan Sengketa ke Panwaslu

Komisioner Panwaslu Kabupaten Jombang, David Budianto saat diwawancarai sejumlah wartawan, akhir pekan lalu. [Arif Yulianto]

Keberatan dengan Keputusan KPU
Jombang, Bhirawa
Jika merasa keberatan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jombang terkait penetapan Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) menjadi Calon Legislatif (Caleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jombang pada penetapan tersebut, seorang Bacaleg maupun Partai Politik (Parpol) tempat Bacaleg mendaftar bisa mengajukan sengketa di Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Jombang.
Hal itu diketahui saat media ini mewawancarai Komisioner Panwaslu Kabupaten Jombang, David Budianto, akhir pekan lalu di kantornya. Ia mengatakan ketika ada Bacaleg yang merasa dirugikan atas keputusan KPU Kabupaten Jombang, Bacaleg dapat mengajukan sengketa ke Panwaslu Kabupaten Jombang.
“Ketika ada beberapa Caleg yang merasa dirugikan atas keputusan KPU atau dicoret sebagai Caleg, calon bisa mengajukan sengketa ke kita, kalau memang dia mempunyai bukti-bukti bahwa, persyaratannya sudah benar dan lengkap,” kata David.
Lebih lanjut ia menjelaskan, berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) Nomor 18 Tahun 2017, pihaknya diberikan kewenangan memutuskan sengketa Pemilu pada domain Pemilu yang setara dengan kapasitas Panwaslu Kabupaten Jombang. Menurutnya, pihak yang merasa keberatan, bisa mengajukan gugatan. Waktunya, tiga hari setelah penetapan Bacaleg menjadi Caleg oleh KPU Kabupaten Jombang.
“Kita nanti punya kewenangan untuk memutuskan itu. Jadi kita nanti akan meneliti dari data-data tersebut, kita akan pelajari, nanti kita bisa putuskan,” imbuh David.
Secara tekhnis pelaksanaannya, setelah ada gugatan masuk, pihaknya bisa melakukan mediasi antara pihak yang mengajukan sengketa dengan penyelenggara Pemilu. “Kalau mediasi tidak ketemu, langsung bisa adakan sidang sengketa,” tandasnya.
erkait jika hingga batas akhir masa perbaikan syarat asministrasi Bacaleg di KPU Jombang yakni tanggal 31 Juli 2018 masih ada Bacaleg yang belum lengkap syaratnya, ia meminta KPU Kabupaten Jombang memutuskan secara tegas saja.
“Untuk KPU saya kira tegas saja, mekanismenya memang nanti kalau sudah ditetapkan DCT, terus ada keberatan, itu bisa nanti mengajukan sengketa ke kita. KPU harus tegas saja, ketika memang belum lengkap ya harus di putuskan tidak memenuhi syarat, kalau sampai batas waktu yang ditentukan itu,” pungkasnya. [rif]

Tags: