Tarif PPh Final 0,5 Persen UMKM Resmi Diluncurkan

Dirjend Pajak Robert Pakpahan (kanan) saat memberikan keterangan pers. (achmad suprayogi/bhirawa)

Sidoarjo, Bhirawa
Dalam mendorong pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) agar lebih berperan aktif dalam kegiatan ekonomi formal. Pemerintah telah memberikan kemudahan kepada pelaku UMKM dalam pembayaran pajak dan pengenaan pajak. Yakni penurunan tarif pajak penghasilan final 0,5 % bagi UMKM.
Proses peluncurannya dilakukan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo,( 22/6) di JX International (Jatim Expo) Surabaya. Sebanyak 2.000 peserta pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di wilayah Jawa Timur menghadiri acara tersebut.
Usai menghadiri prosesi peluncuran, Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan yang didampingi Staf Ahli Menkeu Bidang Kepatuhan Pajak Suryo Utomo, Direktur P2Humas Hestu Yoga Saksama, Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Yon Arsal serta Kepala Kanwil DJP Jatim II Neilmaldrin Noor menegaskan kalau penurunan tarif pajak tersebut telah diatur dalam PP 23/2018 tentang Pajak Penghasilan, yang diberlakukan secara efektif per 1 Juli 2018.
Diantara ketentuannya adalah mengatur pengenaan PPh Final bagi wajib pajak yang peredaran bruto (omzet) sampai dengan Rp 4,8 miliyar dalam satu tahun. “Aturan ini merupakan perubahan atas ketentuan pengenaan PPh Final sebelumnya, yakni PP 46 Tahun 2013,” tegas Robert Pakpahan.
Adapun pokok perubahan pengaturannya adalah, penurunan tarif PPh Final dari 1% menjadi 0,5% dari omzet, yang wajib dibayarkan setiap bulannya. Juga mengatur jangka waktu pengenaan tarif PPh Final 0,5%. “Untuk wajib pajak orang pribadi yaitu selama 7 tahun, untuk wajib pajak badan berbentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer atau Firma selama 4 tahun. Sedangkan untuk wajib pajak badan berbentuk Perseroaan Terbatas selama 3 tahun,” jelasnya lebil lengkap.
Lanjutnya, Jadi kebijakan tersebut dimaksudkan untuk mendorong pelaku UMKM agar lebih ikut berperan aktif dalam kegiatan ekonomi formal, dengan memberikan kemudahan dalam pembayaran pajak dan pengenaan pajak yang lebih berkeadilan, serta meningkatkan ketahanan ekonomi Indonesia.
Dengan pemberlakuan PP ini diharapkan, beban pajak yang ditanggung oleh pelaku UMKM menjadi lebih kecil. Sehingga pelaku UMKM memiliki kemampuan ekonomi yang lebih besar untuk mengembangkan usahanya. “Mereka juga semakin berperan dalam menggerakkan roda ekonomi, memperkuat ekonomi formal dan memperluas kesempatan untuk memperoleh akses terhadap dukungan financial,” pungkas Robert Pakpahan. [ach]

Tags: