Pergantian Wali Kota Blitar, Dewan Tunggu Kepastian Hukum

Totok Sugiarto

Kota Blitar, Bhirawa
Menindaklanjuti pengisian kekosongan jabatan Wali Kota Blitar, DPRD Kota Blitar menunggu kepastian proses hukum selama 20 hari pasca penahanan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Wakil Ketua DPRD Kota Blitar, Totok Sugiarto mengatakan untuk menindak lanjuti pengisian kekosongan jabatan Wali Kota Blitar yang ditahan KPK karena duduga terjerat kasus penyuapan, pihaknya masih menunggu proses hukum yang dilakukan KPK selama 20 hari pasca penahanan.
“Karena selama waktu itu diberikan kesempatan untuk melakukan banding praperadilan, dan kami sampai saat ini juga masih menunggu kepastian hukum,” kata Totok Sugiarto,Minggu (24/6).
Lanjut Totok, untuk pergantian Kepala Daerah akan disesuaikan dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang telah dirubah dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah. “Dimana disana dijelaskan adanya syarat-syarat penggantian Kepala Daerah maupun Wakil Kepala Daerah,” jelasnya.
Selain itu dikatakan Totok, untuk pelayanan Publik di lingkup Pemkot Blitar tidak terganggu meskipun saat ini Walikota Blitar telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Bahkan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan pengawasan DPRD Kota Blitar berjalan seperti biasanya untuk melayani masyarakat Kota Blitar.
“Tentunya tidak ada pengaruh dalam pelayanan masyarakat, dan kami harapkan bisa lebih maksimal lagi dalam peningkatan kinerja meskipun tidak ada Wali Kota Blitar, karena masih ada pimpinan lainnya seperti Wakil Wali Kota dan Sekda,” pungkasnya.
Secara terpisah Wakil Wali Kota Blitar, Drs. Santoso, MPd juga berharap semua kegiatan dan pelayanan di jajaran Kota Blitar tetap berjalan seperti yang sudah direncanakan oleh masing-masing OPD termasuk pelayanan kepada masyarakat setiap harinya.
Bahkan pihaknya juga berharap adanya kasus ini, jajaran OPD di Kota Blitar tidak terpengaruh dan justru menjadikan hikmah atas apa yang telah terjadi untuk lebih berhati-hati dalam melaksanakan pekerjaan termasuk kinerja selama ini.
“Semua ada hikmahnya, selama kita bekerja dengan baik dan jujur kami berharap semua bisa melaksanakan tugasnya dengan baik dan lancar,” kata Santoso.
Untuk tugas sehari-hari, diakui Wawali Santoso pihaknya sebagai orang yang kedua di Kota Blitar tetap menjalankan tugas seperti biasanya sebagai orang nomor dua atau Wawali di Kota Blitar, dimana untuk posisi Wali Kota Blitar secara hukum masih dijabat oleh Muh. Samanhudi Anwar meskipun saat ini masih menjalani penahanan oleh KPK di Jakarta.
“Semua kami serahkan kepada instansi yang lebih atas, saya tetap akan melaksanakan tugas dan melayani masyarakat seperti biasanya tugas saya sebagai Wakil Wali Kota Blitar,” ungkapnya.
Tambah Santoso, dirinya juga mendapatkan Surat Perintah Tugas (SPT) sejak tanggal 8 Juni 2018 dari Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Timur untuk memimpin Pemerintahan Kota Blitar setelah Wali Kota Samanhudi nonaktif, karena ditetapkan KPK menjadi tersangka kasus gratifikasi yang berjanji akan meneruskan program milik Samanhudi yang selama ini bagus, bahkan akan lebih ditingkatkan.
“Isi surat tugas ini menunjuk Wakil Wali Kota untuk menghandel program-program tugas-tugas jangan sampai ada kekosongan pimpinan. Oleh sebab itu. sejak Juni saya sudah terima SPT dari Gubernur untuk melaksanakan program-program yang sudah dicanangkan,” imbuhnya. [htn]

Tags: